#birokrasi #pemerintahan #reformasibirokrasi

Pemerintan akan Membubarkan 19 Lembaga yang Dibentuk Berdasarkan UU

( kata)
Pemerintan akan Membubarkan 19 Lembaga yang Dibentuk Berdasarkan UU
Menpan RB Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Siti Yona Hukmana


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah akan membubarkan 29 lembaga negara yang 19 instansi atau lembaga di antaranya dibentuk berdasarkan undang-undang (UU).

"Yang 19 akan disampaikan ke DPR tahun depan karena ini menyangkut UU yang harus dibahas bersama DPR," kata Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2020.

Sementara itu, 10 instansi atau lembaga lainnya dibentuk berdasarkan peraturan presiden (perpres) atau keputusan presiden (keppres). Pengkajian pembubaran instansi atau lembaga ini sudah selesai dilakukan. "Tinggal kami umumkan ke publik," ujarnya. 

Berita terkait: Penerimaan CPNS Tak Harus Sesuai ASN yang Pensiun

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu mencontohkan lembaga yang akan dibubarkan, yaitu Badan Otorita Jembatan Suramadu. Pasalnya, ada banyak "tangan" yang mengelola instansi tersebut.

"Bayangkan ini PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ikut campur, Angkatan Laut ikut, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemerintah Kota Pamekasan, Surabaya, juga ikut campur," katanya.

Badan Pengawas Haji masuk daftar instansi atau lembaga yang akan dibubarkan. Keberadaan lembaga tersebut dinilai tumpang tindih.

"Ada juga Badan Pengelola Usia Lanjut. Itu kan cukup Kemensos (Kementerian Sosial) saja yang tangani," ujarnya.

Secara umum, politikus PDI Perjuangan itu melaporkan pemerintah sudah membubarkan puluhan lembaga. Mayoritas lembaga itu dibentuk melalui aturan setingkat perpres atau keppres.

"Tahun ini, kami sudah membubarkan lewat perpres 85 yang perekonomian, 29 komite, dan badan lembaga," kata dia.

Medcom







Berita Terkait



Komentar