#internet#digital

Pemerintah Tetap Kebut Infrastruktur Digital di Masa Pandemi

( kata)
Pemerintah Tetap Kebut Infrastruktur Digital di Masa Pandemi
Tangkapan layar program Indonesia Town Hall si Metro TV episode Kebut Infrastruktur Digital. Dok Metro TV


Jakarta (Lampost.co) -- Pandemi covid-19 telah membuka tabir kondisi infrastruktur digital Indonesia. Di antaranya ialah adanya ketertinggalan dalam melakukan transformasi digital.

Sebagai contoh, saat anak-anak harus belajar secara online, masih banyak lokasi di Indonesia yang ternyata tidak memiliki jaringan internet yang memadai.

Dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, sebanyak 12.548 di antaranya belum terjangkau sinyal 4G. Mayoritas adalah desa/kelurahan di daerah 3T (terdepan, terluar, ter­tinggal).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut covid-19 tidak boleh menghambat kelanjutan pembangunan nasional termasuk infrastruktur digital. Menurutnya, dampak langsung covid-19 adalah transformasi digital yang terakselerasi, yaitu migrasi aktivitas masyarakat dari ruang fisik ke digital.

“Karenanya menjadi keharusan bagi kami untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Presiden bahkan memberikan guidance sangat jelas untuk menyelesaikan pembangunan infrastuktur TIK menjangkau seluruh desa di Indonesia,” ujar Menkominfo dalam program Indonesia Town Hall si Metro TV episode Kebut Infrastruktur Digital, tadi malam.

Johnny menyampaikan pemerintah akan mempercepat pemenuhan akses internet di seluruh Indonesia yang ditargetkan selesai pada 2022. Kemenkominfo melalui program BAKTI Kominfo akan memasang base transceiver station (BTS) pada 7.904 lokasi 3T. Pada 2021 ini, Kemenkominfo akan menyelesaikan pembangunan infrastuktur digital BTS di 4.200 desa/kelurahan, dan sebanyak 3.704 desa/kelurahan pada 2022.

“Saat bersamaan, operator seluler juga sudah berkomitmen menyelesaikan pembangunan di 3.435 desa/kelurahan di wilayah-wilayah komersial. Dengan demikian, kami berharap pada 2022 nanti, 4G akan jadi fondasi ­utama akselerasi transformasi digital kita,” jelasnya.

Selain itu, jaringan tulang punggung (backbone) seperti jaringan fiber optic sudah terbangun 342.000 km di darat dan laut. Termasuk di dalamnya Palapa Ring yang dibangun Kemenkominfo. Jaringan-jaringan ini juga masih harus dihubungkan dan diharapkan selesai pada 2022.

Dalam middle mile yakni pemanfaatan satelit, saat ini kebutuhan komunikasi Indonesia menggunakan 9 satelit, antara lain 5 nasional dan 4 satelit asing.

“Maka itu kami juga harus menyediakan satelit baru untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga menggunakan microwave link dan fiber. Dan di last mile-nya itu BTS tadi,” papar Johnny.

Menkominfo menegaskan pada 2022 desa-desa di wilayah 3T akan dilayani dengan cakupan sinyal 4G. Itu akan jadi tulang punggung pembangunan digital Indonesia ke depan.

“Kalau dilihat dari initial plan, itu rencananya 2032. Tapi Pak Jokowi memerintahkan Kominfo menyelesaikan 10 tahun lebih awal. Ini kerja sungguh-sungguh saat PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). PPKM tidak menghambat Kominfo untuk terus membangun,” tutup Johnny.

Baca: ILUNI UI Bersama Media Group, ARVI, dan Bakti Kominfo Gelar Vaksinasi

 

Membangun SDM

Pada kesempatan sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memaparkan dari 170 desa 3T di wilayahnya, saat ini yang belum terjangkau sinyal tinggal 25 desa. Targetnya, tahun depan bisa selesai semua.

“Masalahnya ada yang kadang sudah kuat sinyalnya, ada juga yang masih lemah. Yang 25 ini belum ada (sinyal). Mudah-mudahan melalui program BAKTI Ko­minfo pada 2021 ini bisa ter-cover. Sebab, tahun ini program Pak Menkominfo dengan BAKTI Kominfo-nya meng-cover 556 desa,” katanya.

“Tahun depan kami mengajukan ada 256 desa. Mudah-mudahan bisa ter-cover juga sehingga Kalbar bisa mudah mengikuti daerah-daerah terutama di Jawa dan sebagainya. Sebab, wilayah Kalbar ini (luasnya) setara Pulau Jawa dan Bali. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kami berinteraksi satu desa ke desa lain yang ada 2.031 desa,” paparnya.

Salah satu pihak yang membantu pembangunan infrastruktur digital adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ketua Umum APJII Jamalul Izza menyebut pihaknya memiliki program Desa Internet Mandiri.

“Desa Internet Mandiri ini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur yang tidak termasuk daerah 3T karena itu sudah masuk program pemerintah. Tapi kita sasar memang daerah bukan 3T yang memang blank spot ataupun kalau ada sinyal hanya sinyal telpon. Kami yang paling penting di daerah tersebut punya internet untuk masyarakat desa tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan selain infrastruktur, penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM).

“Jadi penting juga mendidik anak-anak bangsa kita untuk menggunakan internet dengan baik dan benar,” katanya.

Untuk meningkatkan ke­tersediaan SDM digital, Kemenkominfo akan melatih 600 ribu talenta digital setiap tahun. Antara lain melalui program Digital Leadership Academy untuk level advance, Digital Talent Scholarship di level menengah, dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk 12,4 juta masyarakat di level dasar.

Di samping itu, dibutuhkan juga peraturan yang lebih tegas untuk menunjang transformasi digital.

“Seperti Undang-Undang Perlindung­an Data Pribadi yang dijanjikan selesai dalam waktu dekat. Lalu UU Kedaulatan Siber, dan disokong juga UU Penyiaran,” jelas Dave.

“Itu semua harus berbareng­an, harus selesai, agar jaring­an yang kita miliki benar-benar bisa dimanfaatkan dan masyarakat menggunakannya dengan tenang,” pungkasnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar