#stunting#jokowi#bkkbn

Pemerintah Terus Optimis Stunting Turun di Masa Pandemi Covid-19, Ini Strateginya

( kata)
Pemerintah Terus Optimis Stunting Turun di Masa Pandemi Covid-19, Ini Strateginya
Presiden Joko Widodo. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Stunting di Indonesia ditangani secara serius oleh pemerintah. Pada lima tahun lalu angka stunting di Tanah Air mencapai 37%. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 27,6 % pada 2019. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan target angka stunting di Indonesia hanya tersisa 14% pada 2024.

"Target di 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tapi saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit (untuk dicapai)," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, mengungkapkan strategi untuk mencapai target tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pertama, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Kedua, Pemerintah akan fokus program penurunan kekerdilan (stunting)  di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.

“Presiden menunjuk BKKBN sebagai Leader program penurunan stunting ini, dan akan fokus ke-10 Provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” jelas Wiryanta saat dihubungi, Rabu, 17 Maret 2021.

Wiryanta juga menyampaikan program ini akan berhasil jika para menteri dan kepala daerah hingga level terendah terus mendukung program ini.

“Pemerintah pusat mengajak para Gubernur, Bupati/Walikota ke Kepala Desa, di 10 Provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting, karena ini tanggung jawab ita bersama,” tambah Wiryanta.

Menurut Wiryanta, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting di tahun 2024.

“Jadi kami harus mencapai penurunan angka stunting 2,5% setiap tahunnya untuk mencapai target 14 %. Kalau menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk dicapai, tapi pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden,” ujarnya.

Direktur IKPMK menjelaskan berbagai faktor penyebab stunting yang menjadi fokus pemerintah untuk diatasi.

“Sumber utama stunting diantaranya adalah bayi dengan berat badan saat lahir kurang (BBLR) dan bayi lahir prematur. Kondisi tersebut biasanya disebabkan pada ibu yang menderita anemia dan ibu hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kami mencoba fokus pada dua faktor itu”, ungkap dia.

Pemutakhiran data stunting menjadi hal yang penting untuk memulai program ini, untuk mencapai target 2024.

“Saat ini BKKBN selaku koordinator sedang melakukan pemutakhiran data stunting. Nantinya, ini akan menjadi dasar strategi pencegahan dan penanganan stunting hingga tingkat kabupaten/kota  dan desa/kelurahan,” kata dia.

Koordinator Informasi dan Komunikasi Kesehatan, Kominfo, Marroli JIndarto menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara paralel.

“Sebagai langkah pencegahan kami akan melakukan screening terhadap remaja usia menikah terkait kesiapan untuk menghadapi kehamilan. Kami akan mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga jarak kehamilan dan kelahiran, cara memonitor kehamilan, hingga pemenuhan gizi janin dan bayi,” kata Marroli.

Selain itu, akan melakukan upaya sosialisasi dan promosi lebih gencar. Fokus pada pemantauan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan. Targetnya akan ada 7,5 juta keluarga yang menjadi sasaran melalui berbagai program. “Diantaranya, Bina Keluarga Baduta/Balita, Pemberian Makanan Tambahan, dan Bantuan untuk Keluarga Risiko Tinggi Stunting,” kata dia.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar