#dewanpers#mediamassa#pemberitaan

Pemerintah Mesti Verifikasi Media untuk Kerja Sama

( kata)
Pemerintah Mesti Verifikasi Media untuk Kerja Sama
Ilustrasi. Foto: Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah mesti memerifikasi setiap media massa sebelum akhirnya mengikat kerja sama. Hal itu disampaikan pengamat komunikasi Andy Cory, Kamis, 27 Februari 2020.

Menurutnya, kemajuan teknologi membuat tren media daring atau online semakin merebak. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan kualitas pemberitaan.

Menurutnya, ada ribuan media online di Indonesia termasuk di Lampung. Namun, tidak sampai 1 persen dari jumlah tersebut yang terverifikasi di Dewan Pers.

"Di Lampung sendiri hanya ada 78 media online yang terverifikasi Dewan Pers," kata Andy..

Ia juga menyampaikan, banyak media online yang syarat menjadi sebuah media. Ia menyebut ada sejumlah media yang tidak memiliki kantor dan wartawan yang tidak berkompeten.

"Kalau semua syarat dipenuhi, sebenarnya kalau semua diterapkan kita memiliki pers yang baik," kata dia.

Pemerintah dalam melakukan kerja sama juga mesti melakukan verifikasi berdasarkan aturan dari Dewan Pers. Sehingga pemberitaan yang dimuat pun bisa dipertanggungjawabkan.

"Setidaknya media itu sudah terdaftar di Dewan Pers," pungkasnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar