#Kesehatan#VirusKorona

Pemerintah Jangan Paksakan Kenormalan Baru di Pesantren

( kata)
Pemerintah Jangan Paksakan Kenormalan Baru di Pesantren
Pesantren di Serpong. Foto: MI/Galih Pradipta

Jakarta (Lampost.co) -- Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU), Rabthah Ma'ahid Islamiyah (RMI) meminta pemerintah tidak memaksakan kenormalan baru (new normal) di pesantren jika tidak siap. RMI menilai pemerintah belum memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana pendidikan di pesantren berjalan saat pandemi virus korona (covid-19).

"Terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana new normal dalam kehidupan pesantren," kata ketua pengurus pusat RMI, Abdul Ghofarrozin dalam keterangannya, Sabtu, 30 Mei 2020.

Menurut Ghofarrozin, hal ini sangat mengkhawatirkan. Kembalinya santri ke pondok pesantren untuk tatap muka akan lebih baik jika dihindari.

"Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi covid-19," ujar Ghofarrozin.

Kekhawatiran pihaknya datang dari jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia yang kini masih tinggi. Menurutnya penyebaran virus ini di Indonesia pun semakin luas.

"Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak social atau physical distancing, semakin sulit diwujudkan," lanjutnya.

Menurutnya keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada. Pemerintah harus mengkaji dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif.

"Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan Pemerintah akan segera melaksanakan new normal. Hal ini sangat berisiko bagi makin luas dan besarnya persebaran covid-19 termasuk dalam lembaga pendidikan," pungkasnya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar