#alkes#covid-19

Pemerintah Harus Memegang Kendali Pemenuhan Alkes

( kata)
Pemerintah Harus Memegang Kendali Pemenuhan Alkes
Ilustrasi obat korona. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah diminta memegang kendali penyediaan stok bahan baku alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan karena kebutuhan bahan baku mayoritas berasal dari impor. Selain itu, melibatkan semua pihak dalam pemenuhan kebutuhan alkes dan obat.

"Sehingga tetap dalam harga yang normal," kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada Medcom.id, Minggu, 19 April 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga dalam pelibatan semua pihak itu perlu diawasi. "Jangan ada conflict interest dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang primer (bahan baku obat dan alkes) tersebut atau dijadikan peluang proyek bagi kelompok-kelompok tertentu," kata dia.

Kurniasih mengatakan bila ditemukan penyelewengan, harus ditindak tegas. Sebab, berkaitan dengan keselamatan jiwa penduduk Indonesia.

Pejabat dan stakeholder diminta optimal memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara menghadapi pandemi covid-19 (korona). Semangat gotong royong dan tolong menolong harus didahulukan daripada mengejar keuntungan segelintir pihak.

"Transparansi dan kejujuran pemerintah dan para stakeholder sedang diuji saat ini," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung mafia alat kesehatan berpeluang memanfaatkan kondisi sulit di tengah pandemi covid-19. Kementerian BUMN akan menjadi pihak terdepan melawan praktik curang itu.

"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga--tadi--alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis, 16 April 2020.

Erick menuturkan Indonesia membutuhkan alat kesehatan di mana 90 persen impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat. Peluang mafia dinilai sangat besar memanfaatkan momen ini.

Medcom







Berita Terkait



Komentar