#Radikalisme#Eks-ISIS

Pemerintah Harus Bijak Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

( kata)
Pemerintah Harus Bijak Soal Pemulangan WNI Eks ISIS
Anggota MPR RI Taufik Basari. (Andi Apriyadi/Lampost.co)

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemulangan enam ratus warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS menuai pro dan kontra. Anggota MPR RI Taufik Basari meminta pemerintah bijak menanggapi polemik ini.

Ia mengatakan Fraksi Nasdem di DPR/MPR RI meminta pemerintah pusat berhati-hati dan jeli dalam mengambil keputusan. Ia berharap pemerintah jangan hanya melihat kasus ini secara keseluruhan.

"Bisa saja diantara enam ratus orang itu tidak bersalah, sebagai contoh ada anak – anak di dalamnya yang hanya diajak kedua orang tuanya. Itu juga harus diselamatkan," kata dia saat sosialisasi empat pilar MPR RI di Hotel Horison, Bandar Lampung, Sabtu, 8 Februari 2020.

Pada kesempatan itu Taufik Basari juga meminta kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara sosialisasi empat pilar MPR RI ikut mencari informasi dan mendata warga Lampung yang masuk di dalam enam ratus eks ISIS.

"Informasi yang saya dapat dari enam ratus warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS ada satu keluarga warga Lampung Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Lampung Tengah sekaligus tokoh masyarakat Lamteng, Miswan Rodi mengatakan pemerintah harus berhati–hati dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

"Paham radikalisme lebih berbahaya dari virus Korona. Jika dalam penanganan korban terpapar virus corona pemerintah harus melakukan isolasi selama 14 hari. Maka penanganan terhadap paham radikalisme membutuhkan waktu yang lebih lama bisa sampai 5 tahun," ungkapnya.

Dia menambahkan, warga Lampung Tengah yang termasuk dari enam ratus jiwa eks ISIS berasal dari satu keluarga, "Mereka terdiri dari pasangan suami istri dan anak," tandasnya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar