#airlanggahartarto

Pemerintah Dukung Permodalan UMKM untuk Topang Perekonomian Nasional

( kata)
Pemerintah Dukung Permodalan UMKM untuk Topang Perekonomian Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Bizhare Investment Conference 2021 di Jakarta, secara virtual pada Sabtu, 25 September 2021 lalu. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), pada Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. 

UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Di sisi lain, kemampuan permodalan UMKM khususnya selama pandemi mengalami kendala. Menurut survey Badan Pusat Statistik 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. 

Sementara Laporan Pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Hal itu memperlihatkan bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting.

Sejak 2020, Pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster dukungan UMKM sebesar Rp95,87 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Bizhare Investment Conference 2021 di Jakarta, secara virtual pada Sabtu, 25 September 2021 lalu.

Program lainnya yang disiapkan Pemerintah diantaranya subsidi bunga, penempatan dana Pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. 

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan.

Tercatat realisasi BPUM disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan Rp1,2 juta. Sementara BT-PKLW yang mulai berjalan pada September ini diberikan kepada 1 juta PKL dan warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui Polri dan TNI.

“Guna mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 2021,” tambah Menko Airlangga.

Berbagai kemudahan kebijakan KUR seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, mendorong realisasi penyaluran KUR pada 2021 yang meningkat signifikan dengan realisasi hingga 20 September 2021 mencapai 64,48% atau senilai Rp183,78 triliun yang dinikmati 4,9 juta debitur. 

Pemerintah juga turut serta memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan, melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Berbagai upaya yang diinisiasi Pemerintah perlu diperkuat dan didukung berbagai pihak termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan lebih ditingkatkan.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar