#kasusHAM#tuntaskan#beritalampung

Pemerintah Dinilai Enggan Tuntaskan Kasus HAM di Lampung

( kata)
Pemerintah Dinilai Enggan Tuntaskan Kasus HAM di Lampung
Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung menilai sikap pemerintah masih enggan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan kasus pelanggaran HAM di Lampung yang belum tuntas didominasi oleh konflik agraria.

“ Masih kami dampingi dan kami perjuangkan upaya hukum adalah kasus Penggusuran Pasar Griya Sukarame, Bandar Lampung dimana ratusan masyarakat tidak menerima ganti rugi sama sekali dari pemerintah," kata dia kepada Lampost.co, Selasa, 10 Desember 2019.

Ia berharap , penyematan predikat daerah ramah Hak Asasi Manusia tak hanya sebatas seremonial belaka. Seperti Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Utara yang menerima penghargaan tingkat nasional dari Kemenkumham RI. Kedua daerah itu meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2018 dalam rangka peringatan hari HAM Sedunia yang dihelat di Bandung, Jawa Barat, 10 Desember 2019.

Menurutnya, perlu komitmen dan keberanian pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM dan pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu. “ Agar tidak terjadi adanya Impunitas terhadap tokoh-tokoh yang bertanggungjawab dengan kasus pelanggaran HAM, seperti tragedi Talang Sari yang tidak pernah dituntaskan hingga saat ini,” paparnya.

"Kami meminta kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada saat ini di tuntaskan bukan bermaksud untuk membuka luka lama, akan tetapi agar tidak terjadi impunitas yang merusak demokrasi, kalau persoalan memaafkan hampir seluruh keluarga korban mengatakan sudah memaafkan atas kasus yang sudah terjadi namun yang  tidak bisa diterima adalah pelaku dan tokoh yang tidak pernah diadili," kata Chandra.

"Kita akan lihat di Desember tahun depan apakah kegelisahan dan tugas kita masih sama seperti hari ini, yang pasti tiga dimensi HAM yaitu diakui, dilindungi dan dipenuhi adalah kewajiban pemerintah kepada masyarakat."

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar