guruguruhonorerhonorer

Pemerintah Diminta Tetapkan Standar Gaji Guru Honorer

( kata)
Pemerintah Diminta Tetapkan Standar Gaji Guru Honorer
Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.


Jakarta (Lampost.co) -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru honorer atau guru nonPNS. Standar gaji guru honorer ini penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah membantu negara dalam menjalankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Hal ini sesuai dengan amanah dari UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat a yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. "Sudah hampir 15 tahun usia UU ini berlaku, tetapi tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang lahir untuk mengimplementasikan pasal tersebut,” kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Senin, 30 November 2020.

Pasal ini juga menyebutkan, bahwa gaji guru itu seharusnya di atas kebutuhan hidup minimum. Artinya ada batasan, ada standar, yaitu kebutuhan hidup minimum.

"Namun yang terjadi di lapangan masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer sesuai dengan seleranya masing-masing," ungkap Heru.

Penggunaan istilah kebutuhan hidup minimum ini sebenarnya berasal dari peraturan terkait dengan Ketenagakerjaan, sehingga jika dianalisis lebih lanjut maka sebagian besar aturan pada UU Guru Dosen beririsan dengan UU Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan guru honorer.

Tetapi UU Ketenagakerjaan sendiri mulai tahun 2005 tidak lagi menggunakan standar kebutuhan hidup minimum, tetapi standar kebutuhan hidup layak yang dianggap lebih manusiawi.

"Pada titik ini kami menilai bahwa dari sisi pengupahan atau penghasilan ternyata nasib buruh lebih baik dari nasib guru,“ timpal Wasekjen FSGI, Mansur yang juga guru di Lombok.

Selanjutnya, Wasekjen FSGI lainnya, Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen FSGI lainnya mengaku sangat miris jika pada saat ini masih ada guru yang digaji Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per bulannya.

Bahkan gaji ini diberikan secara rapel, tiga bulan sekali, pada saat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan. Kasus seperti ini, kata Fahriza, banyak terjadi pada sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru dan menggunakan Dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah.

"Jangan sampai upaya untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui Dana BOS, sebagaimana yang sering digaungkan pemerintah, malah mengorbankan dan menyengsarakan guru." tegasnya.

Salah satu organisasi anggota FSGI, SeGI Medan, pernah melakukan survei pada 2011 yang menemukan bahwa gaji guru itu selayaknya 1,88 kali lipat dari UMR (Upah Minimum Regional). Survei ini menggunakan Permennaker yang berlaku pada saat itu, terkait Komponen Hidup Layak untuk Pekerja Lajang, sebagai instrumen survei.

Namun untuk kebutuhan survei, instrumen Daftar Komponen Hidup Layak tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kerja guru. Termasuk juga dari sisi Kualifikasi dan Kompetensi guru, yang secara umum, lebih tinggi dari buruh.

Winarko







Berita Terkait



Komentar