#nasional#kesehatan#virus-korona

Pemerintah Diminta Terus Waspada Terhadap Virus Korona

( kata)
Pemerintah Diminta Terus Waspada Terhadap Virus Korona
Petugas Kesehatan Karantina Bandara Soetta, Tangerang, Banten, bersiap melakukan pemeriksaan acak suhu badan penumpang yang mendarat di Terminal 3, Rabu, 22 Januari 2020. Foto: Antara/Muhammad Iqbal

JAKARTA (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap siaga atas kemungkinan penyebaran virus korona (COVID-19). Semua pihak harus terus memasang mata dalam mendeteksi virus ini.

“Meskipun dinyatakan belum ditemukan di Indonesia, dan kita mensyukuri ini. Namun, dengan perkembangan dunia saat ini, kita tetap harus waspada dan masih ada potensi kemunculan virus korona di Indonesia,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulis Rabu, 26 Februari 2020.

Rerie merujuk laporan yang menyebutkan Covid-19 telah menyebar ke negara-negara lain. Virus ini masuk ke Eropa dan Timur Tengah dalam beberapa hari belakangan.

“Terakhir diberitakan Wakil Menteri Kesehatan (Iraj Harirchi) dan anggota Parlemen Iran dinyatakan positif terjangkit virus korona,” lanjut Rerie.

Rabu kemarin, Yunani resmi melaporkan kasus pertama virus korona. Data Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), Selasa, 25 Februari 2020, menyatakan secara global ada 908 kasus baru COVID-19. Virus korona terkonfirmasi mencapai 80.239 kasus.

Di luar Tiongkok, ada 390 kasus baru. Dengan begitu, total ada 2.459 terkonfirmasi di 33 negara di luar Tiongkok. WHO menggolongkan secara global risiko orang terkena virus ini cukup tinggi.

Rabu, 12 Februari 2020, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kepada Kantor Staf Presiden ada 70 spesimen yang diperiksa. Hasilnya, 68 spesimen dinyatakan negatif dan dua spesimen masih diperiksa.

Legislator Partai NasDem menyebut informasi lanjutan hasil pemeriksaan dua spesimen yang statusnya masih diperiksa, sangat ditunggu. Dia berharap informasi terbaru soal virus korona terus diberikan.

“Banyak pertanyaan perihal data penyebaran virus tersebut di Indonesia. Bahkan banyak yang mempertanyakan, apakah Indonesia luar biasa beruntung atau deteksi yang buruk?” ungkap Rerie.

Rerie yang berada di Tokyo menyebutkan media lokal setempat sedang ramai memberitakan kasus positif virus korona menimpa warga yang baru mengunjungi Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mengklarifikasi agar tidak terjadi kepanikan.

“Saat ini, adalah pemandangan yang biasa terjadi bahwa warga dunia cenderung menghidari interaksi dengan warga Asia, khususnya China. Bahkan bukan hal yang aneh, orang tidak berani naik satu lift dengan warga China. Bukan tidak mungkin, dengan kejadian terakhir di Jepang, sikap penolakan serupa bisa menimpa warga Indonesia di masa datang bila tidak segera dilakukan klarifikasi,” ujar Rerie.

Selama di Jepang, Rerie mendapat banyak pertanyaan bertubi-tubi mengenai masalah ini. Banyak pihak tidak percaya Indonesia bebas virus korona.

“Mengingat kasus warga Jepang di atas yang disebut mendapatkannya sepulang dari kunjungan ke Indonesia,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel mempertanyakan sikap pemerintah berubah-ubah terkait evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Kapal Pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Pelabuhan Yokohama, Jepang, sejak Rabu, 5 Februari 2020. Ada 78 kru WNI yang bekerja di kapal itu.

“Pada (Senin) 17 Februari terdapat dua kru WNI yang terinfeksi COVID-19 dan terus bertambah menjadi sembilan kru WNI,” ungkap Legislator Partai Nasdem itu.

Pada awalnya, pemerintah mengambil keputusan mengevakuasi WNI dengan opsi menggunakan pesawat Garuda Indonesia atau Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr Soeharso. Namun, keputusan pasti tak juga diberikan.

Sementara itu, Kamis, 27 Februari 2020, Filipina dan India memulangkan kru kapal yang berasal dari negaranya. Warga Filipina berjumlah 477 dan India mencapai 132.

Dia menyayangkan Indonesia sebagai negara asal kru terbesar ketiga belum menyampaikan jadwal evakuasi. Sikap ini membuat masyarakat, terutama para kru dan keluarganya, bingung dengan arah kebijakan pemerintah.

Racmad menegaskan publik butuh kepastian pemerintah. Dia sepakat masalah ini perlu kehati-hatian demi melindungi 264 juta rakyat di Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti melupakan nasib 78 WNI di Diamond Princess.

Dia juga mengingatkan ada protokol kesehatan dan karantina untuk mencegah terjadinya penularan. Racmadpercaya Indonesia bisa menjalankan protokol ini dengan baik.

"Atau Pak Menkes (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) tidak yakin dengan kemampuan Kemenkes sendiri dalam menjalankan protokol karantina dengan benar?” singgung Rachmad.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar