#Ekonomi#VirusKorona#NormalBaru

Pemerintah Diminta Sokong Sektor Usaha Terdampak Pandemi

( kata)
Pemerintah Diminta Sokong Sektor Usaha Terdampak Pandemi
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming. Foto: dok Hipmi.

Jakarta (Lampost.co) -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah. Hal tersebut sebagai estimasi dampak pandemi virus korona (covid-19) terhadap perekonomian di Indonesia.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming mengatakan dalam kondisi pandemi covid-19 semua usaha terdampak. Kondisi ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah.

Agar ekonomi pulih, semua sektor juga harus dibantu dan disokong pemerintah sehingga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih besar lagi. Bukan hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengusaha besar, semua pengusaha sedang juga mengalami dampak pandemi covid-19.

"Tidak hanya UMKM, usaha-usaha besar juga perlu diperhatikan mengingat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi dunia bisnis. Oleh karena itu, subsidi modal serta penundaan pembayaran kredit usaha sangat membantu ekonomi untuk dapat pulih," ujar Maming dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 29 Mei 2020.

Menurut Maming, bisnis bisa berjalan kembali dengan tetap menerapkan dan mematuhi standar protokol kesehatan. Untuk mendukung jalannya ekonomi new normal, perlu adanya dukungan pemerintah melalui insentif pajak.

"Penerapan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah, kami sepakat untuk mendukung adanya upaya berdamai dengan pandemi covid-19 ini agar perekonomian dapat kembali pulih dan jumlah karyawan yang di PHK tidak lagi bertambah. Oleh karena itu, kami meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah," ucapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menilai pemerintah harus tepat sasaran dalam memberikan insentif pajak. Jika tidak, berapa pun besarnya insentif tidak akan berdampak signifikan dalam memulihkan ekonomi.

"Kita concern terhadap insentif perpajakan untuk para pengusaha di sektor-sektor yang terdampak pada masa pandemi covid-19 ini. Dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi makin dalam," ungkapnya.

Menurut dia, fokus kebijakan pemerintah perlu menyasar kepada sektor riil. Pemerintah harus memastikan stimulus yang diinjeksi menciptakan efek berganda kepada roda ekonomi nasional. Seperti program kartu prakerja yang seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil.

"Selain insentif pajak, kita minta program kartu prakerja ditunda dengan dialihkan anggarannya ke bantuan langsung tunai (BLT) kepada korban PHK karena dampak pandemi covid-19. Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang dirumahkan atau di-PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi covid-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak," tuturnya.

Dengan demikian, Maming menambahkan, peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif pajak kepada para pengusaha agar bisa merekrut karyawan yang dirumahkan atau di PHK lagi, sehingga tidak ada pengangguran.

"Hipmi juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi. Sehingga, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga diperkuat agar tidak muncul kebijakan yang tidak diperlukan," pungkas Maming.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar