#Kesehatan#VirusKorona

Pemerintah Diminta Buat UU Kenormalan Baru

( kata)
Pemerintah Diminta Buat UU Kenormalan Baru
Ilustrasi: Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah diminta segera menerbitkan undang-undang resmi terkait kenormalan baru atau new normal. Aturan itu harus menggunakan terminologi yang tepat agar tak menyesatkan.

"Adanya undang-undang karantina wilayah tentang pencegahan penyebaran, tapi kita ada di fase baru," kata Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari dalam webinar SmartFM, Sabtu, 4 Juli 2020.

Fase yang dimaksud adalah keadaan di mana masyarakat sudah bisa beraktivitas tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Perlu ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.

Qodari juga menyarankan agar pihak-pihak terkait cermat dalam terminologi. Salah satunya penggunaan kata covid dalam penggunaan fase baru.

Dia mencontohkan Jawa Barat yang menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru. Kemudian DKI Jakarta dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Saya kekeh 'covid' ada supaya orang sadar (masih ada wabah). Saya menghindari penghalusan karena itu menyesatkan," kata dia.

Menurutnya, hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyebut ungkapan 'normal baru' tak digunakan karena kata tersebut bisa berpotensi memberikan pemahaman yang berbeda. Misalnya keadaan sudah aman, virus sudah hilang.

"Jadi kami pikir lebih baik memakai kata lain, yaitu PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif," kata dia.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar