Pemerintah Berencana Subsidi Pertalite

Jakarta (Lampost.co) -- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Pulau Jawa sudah menyusut ke angka 0,3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penghapusan premium dapat terjadi secara alamiah.

"Premium itu sudah sedikit di kita, sekitar 0,3 persen. Itu nanti akan secara natural akan habis dan kemudian pertalite yang akan muncul," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 19 Januari 2022.

Tutuka bilang, alih-alih secara agresif menghentikan pendistribusian premium, pengambil kebijakan akan mendorong pemberlakuan subsidi pada BBM jenis pertalite. Hal itu merujuk dari Peraturan Presiden (Perpres) 117/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Dalam aturan itu, pemerintah dikehendaki untuk memberikan kompensasi penjualan BBM khusus penugasan. Dengan kata lain, pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada Pertamina atas BBM jenis pertalite, sama halnya seperti premium.

Dorongan untuk menyubsidi BBM jenis pertalite itu sekaligus menjadi upaya pemanfaatan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kemungkinan, kata Tutuka, akan dilakukan pencampuran BBM jenis premium ke dalam pertalite.

"Itu yang sekarang akan kita kaji bersama dengan Pertamina, besarannya berapa," tegas dia.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, pemerintah berupaya melahirkan kebijakan yang dapat mendukung pemanfaatan energi bersih dan tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Kita mengharapkan ada perbaikan terkait dengan kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat. Namun tetap menjaga affordability. Oleh karena itu terhadap BBM yang saat ini beredar di masyarakat pertalite itu nanti Pertamina akan mendapatkan kompensasi," pungkas dia

Winarko