#banklampung#perbankan

Pemegang Saham Bank Lampung Disarankan Tambah Kekurangan Modal

( kata)
Pemegang Saham Bank Lampung Disarankan Tambah Kekurangan Modal
DPRD Lampung menggelar rapat paripurna terkait laporan panitia khusus pembahasan atas LHP BPK di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat 24 Januari 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bank Lampung terancam turun kelas karena hingga akhir 2019 mengalami kekurangan modal inti hingga mencapai Rp720 miliar. Berdasarkan Peraturan OJK No: 41 /POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum dengan kondisi skema baru pada RPOJK, Bank Lampung terancam turun kelas dari BUKU I yang bersyarat jumlah modal Rp1—Rp5 triliun menjadi kelas bank perkreditan rakyat (BPR).

Kondisi yang sedang dialami bank yang modalnya dimiliki pemerintah provinsi dan pemkab/pemkot se-Lampung itu menjadi sorotan DPRD provinsi dalam rapat paripurna terkait laporan panitia khusus pembahasan atas LHP BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional tahun buku 2018 dan 2019 (semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung).

Selain itu dibahas pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 s.d. semester I tahun 2019 dan pemeriksaan atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat, 24 Januari 2020, dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri 50 anggota Dewan. Turut hadir Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan organisasi perangkat daerah (OPD) serta stakeholder terkait.

"Jika aturan ini tidak dipatuhi akan ada 4 konsekuensinya, yakni merger dan akusisi, bank anak, integrasi dengan bank lain serta turun kelas menjadi BPR. Saran OJK, Pemprov Lampung dapat memberikan tambahan bantuan modal kepada Bank Lampung agar mencukupi kebutuhan modal inti hingga akhir tahun 2020 Rp1 triliun," kata juru bicara Pansus DPRD Lampung, Darlian Pone dalam penyampaiannya.

Ia juga mengatakan permasalahan yang terjadi di Bank Lampung harus diselesaikan segera dengan mengedepankan prinsip hati-hati dan bijaksana karena menyangkut kepentingan Lampung sekaligus prestige. “Mencermati kondisi dan permasalahan Bank Lampung yang lebih banyak disebabkan masalah pengelolaan perusahaan akibat lemahnya kualitas SDM, sarana IT, dan manajemen.

Pansus menyarankan pemegang saham dapat menambahkan kekurangan modal. Kemudian manajemen Bank Lampung diminta menunda pembangunan kantor baru yang rencananya menelan anggaran Rp250 miliar karena lebih baik dana tersebut dijadikan modal inti apabila tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

"Perlu dilakukan re-evaluasi atas AD/ART Bank Lampung tentang pembagian tantiem, kemudian bangun IT dan infrastruktur pelayanan menuju ATM bersama. Bank Lampung harus menjamin adanya transparansi dan tidak merugikan nasabah," kata politisi Partai Golkar ini.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar