#beritalampung#beritalampungterkini#sanitasi#kesehatan#anggaran#stunting

Pemda Masih Menganaktirikan Sanitasi

( kata)
Pemda Masih Menganaktirikan Sanitasi
Jamban helikopter masih digunakan warga Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Lampost.co/Andi Apriadi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Persoalan sanitasi menjadi sektor yang belum memperoleh perhatian yang memadai dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Padahal, pada dasarnya pemenuhan sanitasi merupakan komitmen pimpinan daerah, kesadaran apparat, dan kesadaran masyarakat serta infrastruktur. 

Hal itu diutarakan Advisor Wash Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Bambang Pujiatmoko terkait Dinas PU Bandar Lampung yang tidak menganggarkan DAK untuk pembangunan infrastruktur sanitasi pada 2023.

Menurut dia, pemerintah daerah belum memandang layanan sanitasi layak merupakan masalah yang sangat penting dan serius. Padahal, dampak buruk layanan sanitasi sangat merugikan dari sisi kesehatan dengan banyak menimbulkan penyakit terutama water borne disease, seperti diare, kolera yang sangat berhubungan dengan stunting bahkan mengakibatkan kematian pada bayi dan balita.

Baca juga: Dinkes Pringsewu: Kasus Campak Pada 2022 Hingga Awal 2023 Nihil 

"Permasalahan infrastruktur sering terkendala dengan minimnya alokasi anggaran bahkan tidak ada anggaran. Hal ini menunjukkan bagaimana komitmen pimpinan daerah terhadap sektor sanitasi," ujarnya.

Bambang mengatakan sampai saat ini pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan sanitasi yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK sanitasi. Padahal, seharusnya pemerintah daerah juga turut bahkan wajib membiayai pembangunan sanitasi termasuk infrastruktur sanitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.

"Hal ini tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan sanitasi dan air minum menjadi kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat (1) disebutkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar