#kejaksaan#kerjasama#perlindunganhukum

Pemda-Kejaksaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata

( kata)
Pemda-Kejaksaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat acara Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan, di Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Rabu (5/2/2020).

Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum di Provinsi Lampung. Hal tersebut tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan se-Lampung di Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu, 5 Februari 2020.

 

Penandatanganan MoU dilakukan antara Gubernur Arinal dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Diah Srikanti lalu diikuti penandatanganan antara kepala daerah kabupaten/kota dengan Kejaksaan Negeri. MoU ini merupakan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Provinsi Lampung.

"Kita berharap kedepan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari,” ujar Arinal.

Dia mengatakan bahwa dengan MoU tersebut dunia usaha dan masyarakat serta pemerintah daerah se-Provinsi Lampung bisa mendapatkan kepastian hukum, sehingga apa yang menjadi target pembangunan kedepan dapat berjalan dengan baik.

"Kita semua menyadari banyak persoalan hukum yang ada terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung. Itu sebabnya, diperlukan lembaga Kejaksaan selaku pengacara negara untuk dapat membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator,” katanya.

Gubernur berharap pihak Kejaksaan tidak hanya konsen menangani masalah pidana tetapi juga masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara. Apalagi hal tersebut berdasarkan atas permintaan pemerintah daerah.

“Saya berkeyakinan, pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri se-Lampung mampu berbuat maksimal dan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan 4 fungsi Kejaksaan, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum,” kata Arinal.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar