#pilkades#lampung

Pemda Diimbau Tingkatkan Pengawasan Pilkades

( kata)
Pemda Diimbau Tingkatkan Pengawasan Pilkades
Ilustrasi diunduh Seni, 11 Juli 2022. (Foto: Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) dan prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

Pasalnya, pihaknya telah menerima laporan masyarakat perihal penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pemberhentian perangkat desa. Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa menjadi salah satu tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

”Maka menjadi tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Bahkan, apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan di kabupaten/kota bertugas memfasilitasi,” kata Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Senin, 11 Juli 2022. 

Menurutnya, salah satu contoh laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman terkait seleksi tambahan yang dilakukan kepada bakal calon yang lebih dari lima. Jadi, apabila bakal calon kepala desa lebih dari lima, maka akan dilaksanakan seleksi tambahan. Adapun seleksi tambahan ini pihaknya mengingatkan agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur lebih teknis.

"Selain penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang baru terpilih juga menjadi substansi yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman," ujarnya. 

Baca juga: Kemendagri akan Turunkan Tim Pengawas Pilkades di Tubaba

Tercatat pada 2022, pihaknya banyak menerima laporan masyarakat terkait pemberhentian perangkat desa, khususnya oleh kepala desa yang baru terpilih untuk pertama kali. Pihaknya mengingatkan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa harus mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, seperti kepala desa harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis baru kemudian kepala desa menetapkan melalui keputusan kepala desa. 

"Jika tidak dilaksanakan, maka pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai prosedur, dan ingat bupati dapat memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan” tutup dia.

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar