#retribusiwisata#beritalambar#pad

Pemberlakuan Retribusi Wisata KRL Upaya Peningkatan PAD Lambar

( kata)
Pemberlakuan Retribusi Wisata KRL Upaya Peningkatan PAD Lambar
Kebun Raya Liwa. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co): Rencana Pemkab melalui Balitbang untuk melakukan pungutan retribusi masuk ke kawasan wisata Kebun Raya Liwa (KRL) dalam rangka mendongkrak PAD tampaknya akan terwujud seiring dengan hasil pembahasan rencangan/revisi Perda Retribusi meskipun itu belum disahkan.

Ditengah upaya peningkatan PAD dengan rencana akan memberlakukan tarif retribusi kepada pengunjung KRL itu, nyatanya masih terjadi pro dan kontra antar sesama anggota DPRD. Sejumlah anggota DPRD ada yang meminta digratiskan dengan alasan ekonomi masyarakat banyak belum mapan. Ada juga yang meminta digratiskan tetapi tarif parkir kendaraanya yang dinaikan.

Namun hasil pembahasan ditingkat Pansus Revisi Perda tentang Retribusi Jasa Umum di DPRD itu telah tergambar bahwa hasilnya akan tetap dilakukan penarikan. Hanya saja angkanya diturunkan dari angka semula yang diusulkan oleh pihak pengelola KRL.

Adapun angka yang diusulkan pihak pengelola yaitu pengunjung dewasa Rp6.000. Sementara anak-anak, pelajar, dan mahasiswa Rp4.000. Namun hasil pembahasan sejumlah anggota mengusulkan agar angka itu diturunkan menjadi yaitu Rp5.000 untuk dewasa, sementara untuk anak-anak, pelajar, dan mahasiswa Rp3.000.

Menanggapi hal itu, Sari, salah satu masyarakat yang juga berjualan di sekitar KRL, mengaku tidak ada masalah dengan rencana pengenaan tarif kepada pengunjung masuk KRL. Bahkan, lanjut Sari, bagi masyarakat yang sudah biasa mengunjungi kawasan wisata pasti juga sudah terbiasa dengan adanya penarikan retribusi. Karenanya ia pun setuju jika dikenakan tarif.

"Apalagi pengunjung itu banyak berasal dari luar Liwa, bahkan banyak dari luar kabupaten. Mereka datang rombongan. Pengunjung ramai disaat hari libur Sabtu dan Minggu lalu hari besar. Kalau orang Liwa ini datang kesini umumnya hanya mutar sebentar lalu pergi," kata Sari.

Sebab itu ia mendukung jika penarikan retribusi itu diberlakukan. Namun ia berpendapat, penarikan retribusi hendaknya terjangkau yaitu paling tinggi Rp5.000 per orang. Jika melebihi, tentu pengunjung akan keberatan apalagi fasilitas dalam kawasan KRL itu masih minim.

Nurhayati, warga Liwa yang sering berkunjung ke KRL, mengaku jika sudah dikenakan tarif, ia pun akan jarang berkunjung lagi. Ia tidak menolak jika masuk kawasan itu berbayar. Karena itu adalah hak pemerintah. Yang pasti tarifnya jangan sampai memberatkan masyarakat apalagi masyarakat Lambar ini mayoritas petani.

Sementara itu, Kepala Balitbang selaku penanggungjawab pengelola KRL Tri Umaryani, mengatakan rencana pemberlakuan penarikan retribusi itu masih dibahas dan akan ditetapkan melalui Perda yang saat ini masih dibahas. Setelah itu selesai maka masih ada tahapan sosialisasinya.

Ia menilai, penarikan retribusi masuk kawasan KRL ini sudah sepantasnya dan segera diberlakukan karena itu adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan dalam rangka menggali dan meningkatkan PAD. Apalagi penerimaan PAD Lambar sampai saat ini masih minim. 

Disisi lain beban perawatan dan penggajian untuk pengelolaan kawasan KRL ini juga sangat tinggi yaitu untuk gaji pegawai perbulan saja mencapai Rp46,2 juta dengan total pegawai honor 45 orang dan 4 orang PNS. Kemudian untuk biaya perawatan mencapai Rp9,4 juta/bulannya.
Tenaga honor itu adalah tenaga yang mengurus taman dan kawasan KRL di beberapa lokasi masing-masing sudah ada pembagian tugasnya.

Pengunjung yang datang juga sudah ramai dengan pengunjung yang menjadi sasaran retribusi juga umumnya dari luar daerah. Apalagi waktu kunjung bagi pengunjung dari luar daerah itu cukup lama. Karenanya rencana pengenaan retribusi tetaplah akan dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menambah PAD. 

Dimana pemerintah telah berbuat dengan menyediakan sarana wisata karena itu sudah sepantasnya juga pengunjungnya turut berkontribusi melalui rteribusi.Eliyah

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar