#viruskorona #kemendagri #protokolkesehatan

Pemberhentian Kepala Daerah Kewenangan DPRD dan MA

( kata)
Pemberhentian Kepala Daerah Kewenangan DPRD dan MA
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai tidak memiliki kewenangan memberhentikan kepala daerah karena mekanismenya telah diatur undang-undang.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, DPRD dan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki peran memberhentikan kepala daerah," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari kepada Medcom.id, Jumat, 20 November 2020.

Feri menjelaskan berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, pemberhentian berdasarkan putusan MA atas usulan DPRD. Usulan DPRD harus melalui rapat paripurna.

"Pengajuan dapat dimulai dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat," ujarnya.

Pasal 80 Ayat (1) huruf d menyebut DPRD kemudian mengajukan pemberhentian kepada presiden dan menteri berdasarkan putusan MA. Pengajuan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur disampaikan kepada Presiden. Sedangkan bupati atau wali kota ke Mendagri. Pasal 80 Ayat (1) huruf e dan f menyebut presiden dan mendagri diberikan waktu 30 hari untuk memberhentikan kepala daerah tersebut.

Pemberhentian kepala daerah menjadi sorotan pasca-keluarnya Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Feri menyampaikan instruksi tersebut pada dasarnya tidak diperlukan.

Dia menilai instruksi tersebut pengulangan ketentuan dari UU Pemda. "Tanpa ada instruksi tersebut, peraturan pemberhentian memang sudah ada dan prosesnya panjang di DPRD dan MA," katanya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar