#kemendagri#protokolkesehatan#beritanasional

Pemberhentian Kepala Daerah Butuh Prosedur Panjang

( kata)
Pemberhentian Kepala Daerah Butuh Prosedur Panjang
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan. Dok. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co): Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, menyebut kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar peraturan. Namun, proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, bisa diberhentikan dengan tahapan-tahapan yang begitu panjang,” kata Djohermansyah dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020.

Salah satu kepala daerah yang diberhentikan, yakni mantan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Aceng diberhentikan karena melanggar etika dan undang-undang akibat pernikahan siri.

Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Djohermansyah mengatakan peraturan terbaru dibentuk karena semakin banyak jenis pelanggaran kepala daerah. Misalnya, melanggar sumpah jabatan, mengelola daerah sesuka hati, hingga pelesiran ke luar negeri tanpa izin.

“Perbaikan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi 23 Tahun 2014 dibahas dengan DPR dan disepakati ada sanksi, sehingga kepala daerah tidak sesuka hati karena merasa sebagai raja kecil,” papar dia.

Djohermansyah mengatakan kepala daerah yang melanggar bisa langsung ditegur Mendagri. Namun, peringatan tertulis harus dari Presiden.

Kepala daerah yang masih bandel bisa diberhentikan melalui proses di DPRD sebagai wakil rakyat. Proses itu bisa berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) untuk pembuktian dan keputusan akhir.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar