#PTM#TATAPMUKA

Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Kondisi Wilayah

( kata)
Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Kondisi Wilayah
Suasana belajar di kelas masa pandemi. (Foto: Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah mulai mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di wilayah PPKM Level 1-3. Meski begitu Menkominfo Johnny G Plate meminta agar penerapannya tetap dengan protokol kesehatan dan prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, pelaksanaan PTM dinamis tergantung pada kondisi wilayah masing-masing. Seperti di Kabupaten Blitar dan Sumenep Jawa Timur yang lebih dulu, sejak 16 Agustus 2021, untuk tingkat TK hingga SMP.

"Fokus pemerintah saat ini mengembalikan anak-anak ke PTM dengan cara yang paling aman yakni disiplin protokol kesehatan," katanya, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Johnny menegaskan, PTM tak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sejumlah ilmuwan memprediksi pandemi akan menjadi suatu yang berkelanjutan atau endemi sehingga perlu beradaptasi. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, tetap mengacu pada SKB 4 Menteri (Mendikbud Ristek, Mendagri, Menkes, Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Baca juga: Bandar Lampung Tunda PTM

Kemudian, orang tua tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengizinkan anaknya memilih mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ," tegasnya.

Menkominfo juga menekankan, sekolah juga wajib mengatur kapasitas peserta didik maksimal 50 persen, mengatur sistem shift, melaksanakan prokes ketat, dan tidak ada aktivitas lainnya seperti makan bersama ataupun hal lainnya. Jadi hanya sekolah masuk kelas dan keluar pulang. Seiring kegiatan PTM terbatas, Johnny meminta, vaksinasi terus digencarkan, terlebih bagi sekolah yang peserta didiknya belum mendapatkan giliran vaksinasi.

Baca juga: Pemkot Metro Belum Berani Izinkan PTM

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas atau PJJ. Hal itu sesuai pengaturan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar