Pembangunan SMK di Panjang Belum Masuk RAPBD 2020

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Pendidikan  Provinsi Lampung belum memasukan anggaran pembangunan SMK di Kecamatam Panjang,  pada RAPBD Murni 2020 mendatang. 

Hal tersebut  terkuak usai komisi V DPRD Provinsi  Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Lampung, Selasa, 19 November 2019.

"Kita tanyakan tadi apakah pembangunan SMK di Panjang sudah masuk di RAPBD 2020, jawaban Disdik belum," ujar Anggota Komisi V DPRD Lampung Yusirwan.

Namun, dari hasil hearing tersebut, pembangunan SMK diprioritaskan pembahasannya di tahun 2020, dan dimungkinkan masuk pada RAPBD perubahan 2020, atau RAPBD Murni 2021.

" Mungkin  masuk di perubahan 2020, mungkin murni,  tapi kata kadis tadi mereka serius, untuk besaran anggaran belum dibahas, " katanya. 

Untuk  syarat pendirian,  minimal 2 hektar,  namun informasi  yang didapat, luas lahan tersebut  tidak mencapai  batas mininal. Lahan tersebut milik Pemprov Lampung di kawasan eks transmigrasi  kecamatan Panjang. 

"Tapi ada rencana mau dibuat tingkat,  biar luasannya mencapai 2 hektar," paparnya.  

Wacana pendirian SMK yang difokuskan pada sektor pariwisata tersebut, usai Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan reses pada awan november 2019,  dan menyerap aspirasi masyarakat  Panjang,  yang sangat membutuhkan keberadaan SMK. 

Setiaji Bintang Pamungkas