Pembangunan SMK di Panjang Belum Masuk RAPBD 2020

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum memasukan anggaran pembangunan SMK di Kecamatam Panjang, pada RAPBD Murni 2020 mendatang.
Hal tersebut terkuak usai komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Lampung, Selasa, 19 November 2019.
"Kita tanyakan tadi apakah pembangunan SMK di Panjang sudah masuk di RAPBD 2020, jawaban Disdik belum," ujar Anggota Komisi V DPRD Lampung Yusirwan.
Namun, dari hasil hearing tersebut, pembangunan SMK diprioritaskan pembahasannya di tahun 2020, dan dimungkinkan masuk pada RAPBD perubahan 2020, atau RAPBD Murni 2021.
" Mungkin masuk di perubahan 2020, mungkin murni, tapi kata kadis tadi mereka serius, untuk besaran anggaran belum dibahas, " katanya.
Untuk syarat pendirian, minimal 2 hektar, namun informasi yang didapat, luas lahan tersebut tidak mencapai batas mininal. Lahan tersebut milik Pemprov Lampung di kawasan eks transmigrasi kecamatan Panjang.
"Tapi ada rencana mau dibuat tingkat, biar luasannya mencapai 2 hektar," paparnya.
Wacana pendirian SMK yang difokuskan pada sektor pariwisata tersebut, usai Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan reses pada awan november 2019, dan menyerap aspirasi masyarakat Panjang, yang sangat membutuhkan keberadaan SMK.
Setiaji Bintang Pamungkas
Komentar