#pembangunan#infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur Lamsel Terancam Tak Terlaksana

( kata)
Pembangunan Infrastruktur Lamsel Terancam Tak Terlaksana
dok Lampost.co

Kalianda (Lampost.co) -- Pembangunan infrastruktur melalui anggaran dana desa (DD) 2020 di Lampung Selatan terancam bergeser atau tidak terlaksana pada tahun ini. Sebab, anggaran dari Pemerintah Pusat itu direncanakan dialihkan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial pandemi virus corona (Covid-19) yang kini masih mewabah.

Pendamping Desa Kecamatan Palas, Nanang Bayu Saputra mengatakan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur melalui anggaran DD 2020 terancam tidak terlaksana.

"Kebijakan Pemerintah saat ini, desa harus menganggarkan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Berdasarkan Permendes nomor 6/2020, desa mengalokasinya sebesar Rp600 ribu per KK," kata dia, Rabu, 15 April 2020.

Pada kesempatan itu, Nanang menjelaskan ia mencontohkan di Desa Bangunan terdapat 379 KK masyarakat miskin yang terdaftar di Data Basis Terpadu (BDT). Dimana, data yang diperoleh dari Dinas Sosial Lamsel merupakan data diluar dari program PKH dan BPNT.

"Jika setiap KK mendapatkan sebesar Rp600 ribu, maka desa harus menganggarkan sebesar Rp277,4 juta. Kemudian, kalikan saja selama tiga bulan. Apa enggak habis anggaran mereka. Bisa-bisa anggaran Siltap aparat desa juga habis," kata dia.

Meski demikian, kata Nanang, pihaknya bersama Pemerintah Desa hingga kini masih menunggu kebijakan dan regulasi dari Pemkab Lamsel terkait penyaluran BLT.

"Kalau saat ini desa masih nunggu regulasinya seperti apa, termasuk kepastian nominalnya. Tapi, yang jelas desa sekarang masih mendata dan memverifikasi data warga miskin di BDT itu," kata dia.

Hal senada diungkapkan, Kepala Desa Baktirasa, Iis Wahyudi belum lama ini. Dia mengaku dengan mengalokasikan anggaran penyaluran BLT itu, pembangunan infrastruktur di desa terancam tidak terlaksana sesuai perencanaan sebelumnya.

"Apalagi di desa kami, jumlah warga miskin yang terdaftar di BDT cukup banyak. Jelas, kegiatan yang sudah tertuang di APBDes berubah karena dialihkan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19 itu. Tapi, yang jelas untuk kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak akan dialihkan semua," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelola Keuangan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lamsel, Iqbal Fuad mengatakan pihaknya tidak memungkiri bila pembangunan infrastruktur di desa yang dianggarkan dari DD akan dialihkan ke penanganan Covid-19.

"Dengan adanya penyaluran BLT itu nanti, ya ada kemungkinan pembangunan infrastruktur di desa akan dialihkan. Tapi, terkait besarannya belum bisa ditentukan. Nanti akan kami rapatkan menganai penyaluran BLT itu," kata dia.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar