#pemkab#lampungutara

Pembangunan di Lampura Terimbas Penanganan Covid-19

( kata)
Pembangunan di Lampura Terimbas Penanganan Covid-19
Sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lampura, Rabu, 9 Juni 2021. Lampost.co/Muhammad Djatmiko


Kotabumi (Lampost.co) -- Bupati Budi Utomo menjawab pandangan umum fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara (Lampura). Bupati menyoroti keluhan terkait anggaran dan pembangunan yang dinilai tidak berjalan maksimal. 

"Konsentrasi pemerintah saat ini adalah penanganan pandemi covid-19. Sehingga beberapa agenda pembangunan yang ada di daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat," kata Budi, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lampura, Rabu, 9 Juni 2021.

Baca: 895 Tanah Milik Pemkab Lampura Belum Sertifikasi

 

Bupati menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan beberapa fraksi, terutama yang memaklumi sulitnya pembangunan di masa pandemi. 

”Kami juga mengucapkan terima kasih atas masukannya terkait penyelesaian masalah yang terjadi di Dinas PUPR, Diskominfo, dan Dinas Kesehatan,” kata dia.

Budi menjelaskan, tertundanya pembayaran hasil pekerjaan tahun anggaran 2019 kepada pihak ketiga sudah mulai dibayarkan sesuai hasil mediasi PN Kotabumi. Pada tahap pertama dan kedua di tahun anggaran 2021, telah dibayarkan lunas.

”Sementara untuk Dinas Kominfo kami berkomitmen untuk meyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Kemudian, terkait pengelolaan rumah sakit, khususnya permasalahan utang penyediaan obat dari perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD Ryacudu juga sedang dinegoisasikan tolerenasi jangka waktu pembayaran. 

”Untuk permasalahan lainnya tentu menjadi perhatian kami untuk segera dapat dituntaskan,” ujarnya.

”Kami juga akan mengoptimalkan penganggaran dalam pelaksanaannya, seperti yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, yaitu menganggarkan pelaksanaan kajian NJOP dan tahun 2022 akan diteruskan untuk pendataan secara masal terhadap wajib pajak sehingga penerimaan PAD melalui pajak PBB P-2 dan BPHTB akan meningkat,” tambahnya.

Pihaknya juga sependapat terkait penggunaan dana refocusing dalam menangani pandemi covid-19 harus lebih transparan dan tepat guna. 
"Mengenai mutasi atau penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sudah diupayakan menyesuaikan regulasi terkait Undang–undang Nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017," ujar dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar