#BERITALAMPUNG#KORUPSI

Pembangunan 25 Titik Sumur Bor di Lampura Rugikan Negara Rp638 Juta 

( kata)
Pembangunan 25 Titik Sumur Bor di Lampura Rugikan Negara Rp638 Juta 
Sidang korupsi pembangunan sumur bor Lampung Utara diikuti secara virtual oleh kedua terdakwa. (Foto:Lampost.co/Abu Umaraly)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Merugikan negara hingga Rp638 juta, mantan pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara menjalani sidang perdana kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Rabu 3 Maret 2021.

Kedua terdakwa ini adalah Rusdie Baron yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Atas kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dalam atau sumur bor di 25 titik pada tahun anggaran 2015 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sidang dijalani secara virtual oleh kedua terdakwa dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Siti Insirah. Meski kedua terdakwa dihadirkan secara bersamaan, pembacaan dakwaan dilaksanakan secara terpisah. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya Nugroho mengatakan kedua terdakwa selaku pengendali kegiatan tidak mengetahui seluruh item pekerjaan yang harus dipenuhi oleh rekanan. Terdakwa bahkan tidak turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui progres pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Tanpa memperhatikan kondisi dan item-item pekerjaan, terdakwa tetap menyatakan jika pembangunan 25 titik sumur bor telah selesai 100 persen sesuai kontrak dan menanda tangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan," katanya.

Aditya menyatakan dengan ditandatanganinya seluruh berita acara kegiatan tersebut, maka rekanan mendapatkan pembayaran 100 persen dan masa pemeliharaan 30 hari. Meski pada kenyataannya pada saat penandatanganan serah terima pekerjaan tahap I (PHO) dan tahap II (FHO) belum ada pekerjaan yang dirampungkan rekanan.

Berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi kerugian negara yang nilainya mencapai Rp638 juta. Kedua terdakwa diancam pasal 3 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar