#banding#persidangan#feeproyek#grafitikasi

Pembacaan Surat Vonis Zainudin Dinilai Rancu, KPK Ajukan Banding

( kata)
Pembacaan Surat Vonis Zainudin Dinilai Rancu, KPK Ajukan Banding
KPK serahkan memori banding soal fakta persidangan yang rancu saat vonis persidangan Zainudin Hasan. Lampost.co/Febi Herumanika

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat melakukan upaya banding atas adanya perbedaan penilaian dalam surat putusan yang dibacakan Majelis Hakim terhadap putusan bupati non-aktif Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan, Kamis (2/4/2019).

Jaksa Penuntut Umum Subari Kurniawan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang mengatakan upaya banding itu berdasarkan disposisi pimpinan atas laporan putusan pengadilan dari JPU kemudian yang mana isinya itu Jaksa memberikan gambaran yang secara ringkas mengenai isi putusan hakim. "Kita belum lihat secara tertulisnya karena yang baru kita terima masih petikan putusan gimana menurut jaksa penuntut umum terdapat perbedaan penilaian atas fakta-fakta persidangan," kata Subari.

Menurut Subari, persoalan vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Zainudin  Hasan dengan pidana penjara 12 tahun serta denda Rp66,7 miliar sudah sesuai. Hanya saja, ada perbedaan yang dibacakan hakim saat putusan dengan dakwaan JPU sebelumnya. Alasan itulah yang membuat JPU melakukan banding.

"Yang dijadikan fakta perbuatan gratifikasi oleh hakim pada saat putusan hanya sebatas pembelian villa milik saja. Nah, ini digeser soal adanya transfer, pernyataan saham masuk ke dalam dakwaan TTPU. Kami menilai ada kerancuan disini. Kami meminta ditempatkannya seperti dakwaan semula, kan pidana asalnya gratifikasi," katanya.

Febi Herumanika



Berita Terkait



Komentar