#BERITALAMPUNGSELATAN#PJU

Pemasangan Lampu PJU di Pulautengah Dinilai Ilegal

( kata)
Pemasangan Lampu PJU di Pulautengah Dinilai Ilegal
Warga menunjukkan lampu penerangan jalan umum di Desa Pulautengah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang dinilai ilegal, Jumat, 7 Mei 2021. Armansyah


Kalianda (Lampost.co)-- Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan Pemerintah Desa Pulautengah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, dinilai ilegal. Pasalnya, pemasangan PJU di sepanjang jalan desa setempat diduga tidak memiliki izin resmi PT PLN.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, setidaknya ada 15 titik PJU dipasang oleh Pemdes Pulautengah yang didanai dari anggaran dana desa (DD) 2021. PJU dipasang ditiap tiang listrik milik PT PLN.

Kepala PLN Ranting Kalianda, Coki Purba mengatakan pemasangan PJU yang dilakukan oleh Pemdes Pulautengah dinilai tidak memenuhi standar Operasional prosedur (SOP) atau ilegal. Hal itu dikarenakan pemasangan PJU tanpa seizin dari pihak PLN dan tidak melalui meteran KWH listrik.

Meski memiliki maksud baik, langkah Pemerintah Desa Pulau Tengah melakukan pemasangan lampu PJU ini merupakan tindakan yang ilegal. Karena mengambil dan mencuri arus listrik tanpa memiliki izin.

“Pemasangan lampu PJU tanpa memiliki izin secara tidak langsung adalah tindakan pencurian. Meski maksud dan tujuannya baik, tapi tindakan itu tidak sesuai SOP. Pemasangan lampu dilakukan mengambil arus langsung dari kabel utama itu. Artinya, tidak ada tagihan pemakaian listrik,” kata Coki melalui telepon, Jumat, 7 Mei 2021.

Selain menimbulkan kerugian negara, kata Coki, pemasangan PJU dengan tidak sesuai SOP akan memicu gangguan arus listrik. Bahkan, sewaktu-waktu dapat memicu korsleting arus listrik dan dapat menimbulkan kerusakan.

“Lampu penerangan jalan ini pemakaiannya kan 12 jam, bahkan ada yang 24 jam karena MCB atau saklarnya tidak diturunkan. Efek sampingnya bisa menimbulkan korsleting listrik," kata dia.

Jika desa ingin pemasangan PJU, kata Coki, maka desa berkoordinasi dengan PLN untuk mengikuti SOP yang berlaku. Bahkan, bila perlu Pemdes mengadakan meteran KWH khusus bagi PJU.

"Memang dengan adanya meteran KWH khusus, desa akan mengeluarkan biaya banyak, terutama pengadaan kabelnya. Tapi, lebih baik desa pasang PJU melalui meteran Kwh listrik milik warga. Jadi, desa bayar listrik dengan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Desa Nuryanto mengatakan pihaknya tidak mengetahui bila pemasangan PJU itu tindakan ilegal. Namun, ia memastikan dalam waktu dekat PJU akan dilepas kembali.

"Semua ada 15 titik PJU yang dianggarkan dari DD 2021 senilai Rp9 juta. Rencananya memang akan kami lepas lagi sambil berkoordinasi dengan pihak PLN," kata dia.

Terpisah, Camat Palas Rika Wati mengaku pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Pemdes Pulautengah terkait pemasangan lampu PJU yang bermasalah tersebut. Pihaknya meminta supaya pemerintah desa dapat meninjau ulang dalam pemasangannya.

“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Desa Pulautengah. Saya juga sudah sampaikan bila pemasangan lampu ini memang bermasalah, segara ditinjau ulang. Lebih baik memang harus pakai meteran KWH,” kata dia. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar