#minyakgoreng

Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO Dinilai Bisa Dijerat UU Kepabeanan

( kata)
Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO Dinilai Bisa Dijerat UU Kepabeanan
Kelapa sawit. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut praktek ekspor crude palm oil (CPO) dengan modus dokumen ekspor berupa limbah sawit bisa dijerat pidana.

Perusahaan yang melakukan praktik tersebut bisa dijerat Pasal 103 UU No 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan, dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama delapan tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.

"Bisa UU Kepabeanan," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Kamis, 7 Agustus 2022.

Untuk itu, pihaknya segera melaporkan data-data temuan tersebut ke Kejaksaan Agung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Bea Cukai.

"Saya laporkan ketiganya, terutama penyidikan bea cukai. Saya minta juga KPPU mendalami dan ini jadi pembuka untuk dugaan di tempat lain," paparnya.

Dia menelaah adanya kerugian negara dari praktik ekspor CPO yang mengakali aturan tersebut. Pertama negara berpotensi dirugikan karena banyak perusahaan tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dari fasilitas kawasan berikat. 

Dia juga menduga modus ekspor dengan memalsukan dokumen memakai limbah di Lampung itu berpotensi lebih merugikan negara, karena negara tidak mendapatkan hak bea keluar 5%.

Kemudian negara juga tidak bisa memungut tarif ekspor atau levy CPO dan turunannya dari awalnya sekitar US$355 per ton dan telah diubah menjadi US$ 375 per ton. Tarif baru tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berlaku sejak 18 Maret 2022.  

"Saya ke Lampung untuk melengkapi laporan saya ke KPPU. Sebab, ada dugaan orang besarnya mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat. Ternyata bukan cara modern saja, seperti punya kuota ekspor tapi tidak menjalankan DMO, atau lewat kawasan berikat untuk industri tapi langsung dijual. Namun, masih cara-cara lama yakni memanipulasi dokumen ekspor," katanya.

Boyamin mencotohkan di Jakarta ada temuan ekspor minyak goreng yang dokumennya dibungkus dengan ekspor sayuran.

"Sekarang di Lampung, ekspor CPO tapi dibungkus dengan dokumen seolah yang diekspor limbah sawit atau Pome," katanya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar