#pencabulan#asusila#beritalampung

Pemahaman Proses Hukum Pelecehan Seksual Perlu Ditingkatkan

( kata)
Pemahaman Proses Hukum Pelecehan Seksual Perlu Ditingkatkan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan kesiapan para korban melaporkan kasus yang dialami. Sejumlah langkah untuk memberi pemahaman harus dilakukan kepada masyarakat guna mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban.

"Sementara proses legislasi rancangan undang-undang TPKS sedang berlangsung, upaya memberi pemahaman kepada masyarakat agar berani melapor tindak kekerasan seksual yang dialami juga merupakan langkah penting," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Januari 2022.

Menurut dia, jumlah korban kekerasan seksual yang terungkap di masyarakat saat ini hanya fenomena gunung es.

Rerie, sapaan akrab Lestari, yakin jumlah kasus kekerasan seksual di tanah air jauh lebih banyak dari yang terungkap karena tidak ada keberanian para korban untuk melapor.

Untuk menghindari terhambatnya proses pelaporan itu, diharapkan para pemangku kepentingan dapat ambil bagian memberi pemahaman dan pendampingan terhadap para korban.

Menurut dia, pembukaan posko pengaduan juga bisa menjadi langkah awal memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait pentingnya pelaporan.

Contohnya, posko pengaduan yang dibuka Partai NasDem di setiap kantor wilayah se-Indonesia, bisa difungsikan sebagai pusat sosialisasi pencegahan dan advokasi kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang masuk.

“Sehingga, dengan kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap tahapan proses hukum yang harus dilakukan dan hadirnya UU TPKS, diharapkan upaya melindungi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar