#kepaladaerah#kemendagri

Pelantikan Kepala Daerah Tunggu Arahan Kemendagri

( kata)
Pelantikan Kepala Daerah Tunggu Arahan Kemendagri
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu kepastian waktu pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di Provinsi Lampung ada 8 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, 4 Kabupaten/Kota tidak melakukan sengketa yakni Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Way Kanan dan Kota Metro. Sementara Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat bersama Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada. Saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan (SK) pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 dari Kemendagri.

"Kami tinggal tunggu SK ditandatangani pusat dan petunjuknya," kata Fahrizal Darminto di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 15 Februari 2021.

Pihaknya juga siap mengikuti aturan pusat seperti surat dari Kemendagri Nomor: 120/738/OTDA tentang penugasan pelaksana harian (Plh) kepala daerah yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri, Akhmal Malik pada 3 Februari 2021. 

"Ada kepala daerah yang tidak tepat waktu penerbitan SK penetapannya maka sesuai dengan Dirjen, Gubernur akan menunjuk Sekda Kabupaten/Kota masing-masing untuk menjadi Plh," katanya.

Ia mengatakan jabatan Plh hanya hitungan hari, karena hanya menjalankan tugas sambil menunggu terbitnya SK Definitif. Sebab, untuk Kabupaten/Kota yang tidak ada persoalan di MK, seharusnya bisa dilantik pada 17 Februari 2021. 

Sementara jika ada kepala daerah yang berkepanjangan proses sengketanya di MK, maka diisi pejabat sementara (Pjs) Bupati/Walikota yang akan ditugaskan.

"Untuk kepastian pelantikan kepala daerah 17 Februari 2021 sesuai akhir masa jabatan, kami belum tahu. Sampai saat ini kami belum menerima SK dari pusat. Untuk itu, kami siapkan Sekda daerah masing-masing menjadi Plh," katanya.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar