#asn#pejabat

Pelantikan 11 PPTP Lamtim Tunggu Rekomendasi KASN

( kata)
Pelantikan 11 PPTP Lamtim Tunggu Rekomendasi KASN
Ilustrasi. Dok/Lampost.co


Sukadana (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lamtim masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menentukan dan melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) hasil seleksi terbuka beberapa waktu lalu. Jika rekomendasi dari KASN turun, bupati menentukan nama ASN yang akan menduduki dan dilantik di 11 PPTP tersebut.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Lamtim, M Ridwan, menjelaskan pada proses seleksi 11 PPTP di lingkungan Pemkab Lamtim tercatat 24 dari 38 peserta dinyatakan lolos seleksi sejak tahap awal hingga tahap akhir. Ke-24 ASN tersebut sebagian bahkan ada yang lolos seleksi untuk dua PPTP sekaligus. Panitia seleksi (pansel) menyampaikan nama ke-24 ASN yang lolos ke bupati Lamtim yang kemudian diteruskan ke KASN.

Dia menjelaskan meski sudah disampaikan  pansel, bupati tidak langsung atau serta merta menentukan nama serta melantik PPTP tersebut. Sebab, bupati Lamtim harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari KASN.

Setelah rekomendasi dari KASN turun, baru bupati menentukan nama ASN yang akan menduduki dan melantiknya.

“Jadi rekomendasi dari KASN itulah yang menjadi dasar bagi bupati untuk menentukan dan melantik siapa ASN yang akan duduk di 11 PPTP tersebut. Sementara rekomendasi dari KASN itu sampai saat ini masih ditunggu,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya belum dapat memastikan kapan waktunya pelantikan. Sebab, hal itu bergantung dari cepat atau lambatnya rekomendasi dari KASN turun.

Jika rekomendasi dari KASN itu cepat turun, akhir pekan ini atau awal pekan depan ke-11 ASN yang terpilih sudah bisa dilantik bupati. Namun, jika rekomendasi KASN tersebut turunnya lambat, pelantikan bisa jadi dilaksanakan pada awal Januari 2020 mendatang.

Sementara sekadar untuk diketahui, Pemkab Lamtim menggelar seleksi terbuka 11 PTPP di lingkungan Pemkab setempat. Ke-11 PPTP itu untuk mengisi jabatan asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,  kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian kepala Badan Kepegawaian Pendidikdan dan Pelatihan Daerah, kepala Dinas Sosial, serta kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kepala Dinas Perikanan. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar