#pilkada2020#pelanggaranprotokolkesehatan

Pelanggaran Protokol Kesehatan Masa Kampanye Se-Lampung Mencapai 23

( kata)
Pelanggaran Protokol Kesehatan Masa Kampanye Se-Lampung Mencapai 23
Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sedikitnya terjadi 398 pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan calon kepala daerah pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 se-Indonesia. Dari jumlah itu, 23 di antaranya terjadi di Lampung.

Bawaslu mengeluarkan 381 surat peringatan dan 17 pembubaran kegiatan kampanye. Pembubaran dilakukan pada periode kampanye 5 hingga 14 November 2020.

Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar menjelaskan 23 pelanggaran prokes terjadi di delapan kabupaten/kota se-Lampung yang melaksanakan Pilkada 2020. "Sampai saat ini sudah terjadi 23 pelanggaran protokol kesehatan di delapan kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Lampung," ujarnya, Selasa, 17 November 2020.

Pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon kepala daerah paling banyak terjadi di Lampung Selatan dengan 12 pelanggaran dengan perincian pasangan nomor urut 1 dengan satu kali, nomor urut 2 melanggar delapan kali, dan nomor urut 3 dengan tiga kali pelanggaran.

Terbanyak kedua Pesisir Barat dengan total enam pelanggaran dengan perincian pasangan calon nomor urut 1 dengan satu kali, nomor urut 2 melanggar tiga  kali, nomor urut 3 melakukan dua kali.

Kemudian Lampung Timur dua pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Sementara itu, untuk Bandar Lampung, Metro, dan Way Kanan hanya ada satu pelanggaran. 

Hanya saja untuk Bandar Lampung meskipun hanya ada satu pelanggaran yang tercatat, tapi Bawaslu telah mengeluarkan 12 surat peringatan 12 surat tilang atau peringatan. Perinciannya pasangan nomor urut 1 mendapat empat surat tilang, nomor urut 2 dengan enam surat tilang, dan pasangan calon nomor urut 3 menerima dua surat tilang. Selain itu, satu sanksi pengurangan masa kampanye kepada calon nomor urut 2. 

Dia menjelaskan sampai saat ini baru Bandar Lampung yang telah merealisasikan sanksinya, yakni pengurangan masa kampanye kepada calon nomor urut 2. 

"Untuk daerah lain, seperti Lampung Selatan, Bawaslu setempat sudah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Lampung Selatan. Begitu juga dengan daerah lain," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar