#operasipatuh#pelanggaranlalulintas#beritalampung#razialalulintas

Pelanggaran Operasi Patuh di Lampung Naik 36 Persen

( kata)
Pelanggaran Operasi Patuh di Lampung Naik 36 Persen
Ilustrasi. Foto: Dok/Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019 yang dimulai 29 Agustus sampai 11 September atau 14 hari telah berakhir. Seluruh jajaran baik Ditlantas Polda Lampung dan seluruh Satlantas Polresta dan Polres telah menjalankan operasi yang fokus dengan target 60% penindakan, 20% preemtif, dan 20% preventif.

Dari operasi tersebut, setidaknya ditemukan adanya 26.680 pelanggaran, naik 36% dari hasil operasi patuh tahun 2018 yakni, 19.063 pelanggaran. Dari pelanggaran tersebut, 25.379 dikenakan tilang. Angka ini naik 41% dari tahun lalu yakni 17.971. Selanjutnya teguran hanya 1.301, turun dari tahun lalu yakni 1.632 teguran.

Pada Operasi Patuh tahun ini dari tujuh target sasaran lebih difokuskan pada dua jenis pelanggaran, yakni tidak menggunakan helm SNI dan safety belt. Terdapat 10.684 pelanggaran tak memakai helm/helm SNI, angka tersebut naik 118% dari tahun lalu yakni 4.911 pelanggaran.

Kemudian, pelanggaran safety belt yakni 3.659 pelanggar, naik 80% dari tahun lalu yakni 1.925 pelanggar. Kemudian, angka kecelakaan yakni 29 atau naik 7% dari tahun 2018 yaitu 22 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan rincian korban meninggal dunia 16 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 28 orang.

Wadirlantas Polda Lampung AKBP Anang Tri mengatakan naiknya angka pelanggaran saat Operasi Oatuh, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena keaktifan anggota dalam melakukan penilangan dan juga masih maraknya masyarakat yang kurang sadar tertib berlalu lintas, ditambah angka kendaraan yang terus meningkat.

"Ini juga kan dipengaruhi dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Kredit kendaraan mudah, sehingga angka bisa tinggi," ujarnya di Mapolda Lampung, Kamis 12 September 2019.

Untuk pelanggaran dibawah umur, memang didominasi oleh pelajar, yang notabene belum cukup usia untuk mempunyai SIM tapi sudah membawa kendaraan baik roda dua dan roda empat. "Kita terus upayakan, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Makanya kita imbau Dinas Pendidikan agar bisa mengambil kebijakan (pembatasan penggunaan kendaraan siswa). Kalau kami pada giat selanjutnya, tetap bakal menilang siswa jika belum cukup umur," ujarnya.

Kedepannya dari evaluasi berbagai jenis pelanggaran yang menonjol akan dicari formulasinya untuk ditekan. "Caranya nanti kita perkuat Dikmas, Dikyasa, terutama bekerja sama dengan  instnsi terkait terutama Dinas Pendidikan," katanya.

Asrul Septian Malik



Berita Terkait



Komentar