#covid-19#viruskorona#viruscorona

Pelanggar AKB di Lamtim Siap-Siap Mendapatkan Sanksi

( kata)
Pelanggar AKB di Lamtim Siap-Siap Mendapatkan Sanksi
Bupati Lamtim Zaiful Bokhari saat memimpin rakor, Kamis, 17 September 2020. Dok. Pemkab Lamtim

Sukadana (Lampost.co) -- Para pelanggar adaptasi kebiasaan baru (AKB) pada situasi pandemi Covid-19 di Lampung Timur siap-siap untuk mendapatkan sanksi. Hukuman yang diberikan mulai dari teguran hingga denda.

Sanksi bagi pelanggar perorangan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, serta denda administrasi paling tinggi Rp100 ribu. Kemudian sanksi bagi pelaku usaha berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi paling tinggi Rp1 juta, penghentian sementara kegiatan, penghentian tempat kegiatan, pencabutan sementara izin, dan atau pencabutan tempat izin usaha.

Hal itu diungkapkan Bupati Lamtim Zaiful Bokhari saat memimpin rapat koordinasi pencegahan Covid-19 dan sosialisasi rancangan peraturan bupati di aula utama gedung kantor Bupati Lamtim, Kamis, 17 September 2020.

Bupati menjelaskan saat ini kasus Covid-19 di Lamtim terus bertambah. Hal tersebut harus disikapi agar kesehatan masyarakat yang menjadi fokus utama dapat terus terjaga dan kegiatan pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

Berita terkait: Ibu Hamil di Pesawaran Positif Covid-19 Usai ke Dokter Kandungan

Oleh karena itu, kata Zaiful, saat ini berbagai pihak, baik warga, pelaku usaha, maupun lain-lain harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Bagi pelanggar protokol kesehatan itu nantinya akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, kerja sosial hingga denda administrasi,” katanya.

Selain itu juga akan dibatasi pemberian izin keramaian atau hajatan. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi maupun kegiatan, wajib meminta izin paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan melampirkan rekomendasi dari camat dan setelah dilakukan monitoring serta evaluasi persiapan di lokasi oleh Satgas Covid-19 yang dibentuk camat.

Penyelenggara hanya dapat mengundang 500 orang dalam satu hari dan menyiapkan maksimal 50 kursi untuk bergantian yang terbagi dalam 10 sif. Penyelenggara harus menyediakan masker untuk tamu undangan yang tidak memakai masker, tidak diperkenankan adanya pentas musik.

Jika harus menggunakan, diperkenankan orgen tunggal digelar secara minimalis dengan maksimal kru lima orang. “Sementara kelompok hiburan kuda lumping dan reog ponorogo belum diperkenankan,” katanya.


Sementara ditambahkan juga oleh Zaiful, untuk kegiatan pelaksanaan kampanye pilkada dapat dilakukan dengan catatan, pelaksanaan kampanye tatap muka maximal 100 orang dengan penerapan protokol kesehatan ketat. JON 

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar