#umkm#ekonomilampung

Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung Diimbau Beralih ke OSS Berbasis Risiko

( kata)
Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung Diimbau Beralih ke OSS Berbasis Risiko
Tampilan website OSS Berbasis Risiko. oss.go.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung mengimbau pelaku usaha beralih ke Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan DPMPTSP Kota Bandar Lampung Muhtadi mengatakan, per 31 Juli 2021 website OSS 1.1 telah beralih menjadi OSS Berbasis Risiko sesuai peraturan baru dari pemerintah pusat.  

"OSS sudah ada sejak tahun 2018, tetapi berbasis risiko ini adalah hal yang berbeda merupakan pelaksanaan UU RI Nomor 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja. Maka bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses di sistem OSS 1.1 silakan masuk menggunakan username dan password lama," ujarnya, Senin, 9 Agustus 2021.  

OSS Berbasis Risiko disebut wajib digunakan pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Usaha berbasis risiko dibagi menjadi empat, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah tidak membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga proses perizinan bisa diselesaikan di OSS. Sedangkan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi, selain mengurus lewat OSS juga membutuhkan verifikasi dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

"Berdasarkan kategori itu, kelengkapan persyaratannya antara lain; usaha dengan tingkat risiko rendah hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Risiko menengah rendah membutuhkan NIB, Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang formatnya sudah tersedia dalam OSS. Risiko menengah tinggi, membutuhkan NIB dan SS yang telah di verifikasi dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah, danr isiko tinggi membutuhkan NIB, izin dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan SS jika dibutuhkan,” jelasnya.  

Untuk dapat memanfaatkan OSS Berbasis Risiko, seluruh pelaku usaha harus memiliki hak akses OSS dengan mendaftar langsung menggunakan nomor KTP, email, nomor telepon, dan data lainnya jika berupa badan usaha. 

OSS memberikan pelayanan bagi pelaku usaha dengan dua kategori, yakni, Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non-UMK. UMK dapat berbentuk orang perseorangan dan badan usaha, sedangkan non-UMK, orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan Badan Usaha Luar Negeri (BULN).

"UMK merupakan usaha milik warga negara Indonesia dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Usaha mikro adalah modal usaha paling banyak Rp1 miliar, usaha kecil adalah usaha dengan modal lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar, usaha menengah adalah usaha dengan modal lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha dan usaha besar adalah usaha penanaman modal asing atau PMA maupun PMDN dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar," ujar dia.  

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar