#regulasi#UMKM

Pelaku UMKM Lampung Keluhkan Regulasi yang Mengetat

( kata)
Pelaku UMKM Lampung Keluhkan Regulasi yang Mengetat
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) – Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya mempertahankan usaha akibat mengetatnya regulasi yang ditetapkan pemerintah.

 Iwan Setyawan dari komunitas Tangan Di Atas (TDA) mengungkapkan UMKM  saat ini terjadi pengetatan regulasi. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif menurun. “Omset turun, regulasi malah dikencengin, bahkan ada yang sampai tutup usaha,”ungkapnya dalam dialog dan penyerapan aspirasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di RM. Taman Santap Untung, Sabtu, 14 Desember 2019.

UMKM makin sulit bergerak. Mereka diwajibkan punya izin BPOM.  Bahkan ada yang  usaha pempek hanya produksi 3 kg sudah harus menggunakan izin BPOM. Polanya UMKM dikumpulkan untuk pelatihan, setelah hadir dapat data UMKM, kemudian data itu dijadikan bahan untuk mengejar.

“Yang tidak ikut pelatihan malah aman-aman saja. Harapan kami agar UMKM diberi waktu dan kemudahan dalam mengurus perizinan," katanya.

Sementara pelaku usaha Etnik Lampung, Nuraini juga menyampaikan hal yang sama.UMKM akan sulit naik kelas jika izin seperti PIRT dipersulit. “Mestinya dikasih waktu untuk proses perizinan. Sementara kami harus tetap produksi dan menjual, tetapi langsung ditangani polisi. Seharusnya kan diberi surat peringatan dulu,” katanya.

Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim mencatat seluruh aspirasi yang masuk dan berjanji akan meneruskannya ke pihak-pihak terkait sekaligus menjadi bahan dalam rapat paripurna DPD RI di Jakarta.

“Negara harus berpihak kepada UMKM karena perannya jelas dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan 22 program  kerja saya yang nomor 4 yakni memperjuangkan peningkatan indeks pendapatan warga Lampung sebesar 22%. Saya akan mediasi ke pihak terkait, baik ke pemerintah pusat maupun daerah. Kebetulan hari Selasa pekan ini saya akan bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Lampung,” ujar Senator asal Lampung ini. 

Dialog tersebut diikuti 35 peserta dari berbagai komunitas seperti GENPRO, TDA, IIBF, ASBL, JAPNAS, GNB, FIC, FKWM, dan UKM Pribumi. Agenda itu membahas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar