pidanalingkungan

Pelaku Pencemaran Lingkungan di Lamtim Terancam Pidana

( kata)
Pelaku Pencemaran Lingkungan di Lamtim Terancam Pidana
Foto: Tim dari Penegakan Hukum (Gakum) Provinsi Lampung turun mengambil sampel dan melakukan pemantauan di Pesisir Lampung Timur kemarin. Dok DLH Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pelaku pencemaran lingkungan di perairan Lampung Timur bisa terancam pidana. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung bersama Polda Lampung akan mengusut hal tersebut.

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, di pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Kemudian, dipasal 103, disampaikan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Selanjutnya, pada pasal 106, tercantum bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Juga, dipasal 107 diutarakan bahwa setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah (B3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, M Budi Setiawan mengatakan tim dari Penegakan Hukum (Gakum) Provinsi Lampung turun mengambil sampel dan melakukan pemantauan kelapangan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. 

"Tim investigasi dari Provinsi sudah turun melakukan pengamatan visual dan sampel serta melakukan pengumpulan barang bukti. Bila ditemukan penyebab pencemaran maka ada sanksi hukumnya sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sanksinya bisa pidana dengan kurungan 3-5 tahun," katanya kepada Lampost.co.

Kemudian, ia mengatakan akan membuat laporan juga kepada pihak pemeintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Disana pihak pembuang limbahnya tidak diketahui. Maka kita akan meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kemungkinan dalam waktu dekat Kementerian akan turun kelokasi," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar