#beritalampung#beritalampungterkini#rumahrestorativejustice#restorativejustice

Pekon Sebarus Miliki Rumah Restorative Justice

( kata)
Pekon Sebarus Miliki Rumah <i>Restorative Justice</i>
Kejaksaan Negeri Lambar meresmikan rumah restorative justice di Pekon Subarus, Kecamatan Balikbukit, Selasa, 15 November 2022. Dok Kominfo


Liwa (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri Lampung Barat meresmikan rumah restorative justice di Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Selasa, 15 November 2022. Rumah restorative justice adalah tempat pelaksanaan musyawarah mufakat mengenai perkara tindak pidana oleh jaksa.

Kajari Lambar Deddy Sutendi menyatakan pembangunan rumah restorative justice untuk menyerap aspirasi dari para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Selain itu, juga sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Baca juga: Hibah Tanah dari Pemkab Lambar untuk Perluasan Kantor Kejari 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto menjelaskan ada dua tujuan penegakan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, penegakan hukum juga harus mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. “Masyarakat juga harus merasakan tentang manfaat penegakan hukum tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses penyelesaian perkara secara restorative ini terlebih dulu dilakukan perdamaian di rumah tersebut. “Dalam hal ini masing-masing pihak sudah merasa ikhlas sehingga tidak ada lagi yang perlu dituntut di pengadilan. Kemudian hubungan antara kedua pihak kembali seperti sedia kala,” katanya.

“Namun, hal itu dapat dilakukan dengan syarat terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan ancaman hukuman juga tidak lebih dari 5 tahun dan sudah ada perdamaian,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Parosil Mabsus menyambut baik atas dibentuknya rumah restorative justice itu. Pemkab menyambut baik karena itu merupakan spirit untuk menjamin kepastian hukum.

Selain dapat memberikan pencerahan dan kesempatan bagi terdakwa yang memiliki ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama mengenai hukum itu tidak selalu berbentuk hukuman atau penjara saja.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar