#jht

Pekerja Terkena PHK Dijamin JKP

( kata)
Pekerja Terkena PHK Dijamin JKP
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. dok Kemnaker.


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan perlindungan baru lewat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Sekarang ada program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari risiko tersebut yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP," jelas Menaker Ida Fauziyah, dilansir Antara, Rabu, 16 Februari 2022.

Baca juga: BPJamsostek Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP

Ida mengatakan JKP tidak mengakibatkan adanya pembayaran iuran baru dari pekerja dengan iuran dibayar pemerintah setiap bulan. Dana awal dikeluarkan Rp6 triliun untuk JKP.

Dia menegaskan program JKP adalah perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain bantuan tunai, penerima manfaat dapat mengakses informasi pasar kerja dengan dipersiapkan mediator untuk menangani perselisihan hubungan industrial dan pengantar kerja yang melakukan asesmen dan konseling.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan dan program pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja untuk mendorong peserta JKP untuk kembali mendapatkan pekerjaan.

Ida juga mengingatkan, peserta yang terkena PHK berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau uang kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dengan adanya berbagai program-program jaminan sosial lain untuk melindungi pekerja dalam berbagai skenario termasuk JKP, maka program jaminan hari tua (JHT) seharusnya tidak tumpang tindih dengan program lain.

"Karena terintegrasi dalam satu sistem yang sama dengan program-program jaminan sosial lainnya, maka manfaat JHT seharusnya tidak tumpang tindih dengan manfaat program jaminan sosial lainnya," tegas Ida.

JHT dimaksudkan untuk menyiapkan para pekerja di hari tua. Untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, maka program itu dapat diterima pada usia 56 tahun.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. JHT juga dapat diberikan sebagian sebelum usia yang ditetapkan dengan syarat mengikuti program JHT minimal 10 tahun.

"Apabila manfaat JHT kapan pun bisa dilakukan klaim 100 persen, maka tujuan Program JHT tidak akan tercapai," kata dia.

 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar