#korupsi

Pekerja Pembangunan Drainase di Desa Gedongdalom Hanya Diupah Rp55 Ribu

( kata)
Pekerja Pembangunan Drainase di Desa Gedongdalom Hanya Diupah Rp55 Ribu
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tujuh saksi dihadirkan jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) tahun 2017 yang menyeret Kepala Desa Gedongdalom, Way Lima, Pesawaran, Hasbunallah (50). Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kelas 1A, Bandar Lampung, Rabu, 12 Februari 2020, adalah orang tua terdakwa.

Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Syukri adalah orang tua terdakwa Umar, Erlani, Aminudin, Yunani, Wagimun, Suhar, dan Syamsul Rizal. "Hari ini kita menghadirkan tujuh saksi. Selain orang tua terdakwa, saksi lainnya merupakan para pekerja atau tukang yang mengerjakan proyek pembangunan drainase," kata Jaksa.

Dia menjelaskan orang tua terdakwa, yaitu Umar, bertugas membayarkan gaji para tukang atas perintah saksi Kaur Pembangunan Desa Gedongdalom, Jailani. "Fakta persidangan berdasarkan pengakuan dari saksi Umar membayar para kernet tukang Rp75 ribu dan tukang Rp100 ribu. Namun, pengakuan dari kernet tukang yang hadir sebagai saksi hanya menerima upah  Rp55 ribu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penyimpangan DD dari pembangunan dilakukan terdakwa bersama saksi, Sahlina selaku Bendahara dan saksi Jailani selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) tahun anggaran 2017. Dari hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan drainase tahun 2017 di Dusun II, Desa Gedungdalom, Kecamatan Way Lima, Pesawaran, senilai Rp202 juta.

"Atas perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujarnya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar