#lampung#pelantikan

Pejabat Wajib Pegang Prinsip Akuntabilitas dan Berintegritas

( kata)
Pejabat Wajib Pegang Prinsip Akuntabilitas dan Berintegritas
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Balai Keratun Pemprov Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) – Para pejabat harus menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerja sesuai prinsip akuntabilitas dan berintegritas. Selain itu, mendorong profesionalitas staf.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melantik 11 pejabat eselon jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut digelar di Balai Kratun Lantai 3 Pemprov Lampung, Rabu, 11 Desember 2019.

Pelantikan dan pengangkatan para pejabat itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1097/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi 11 di Pemprov Lampung.

Kesebelas pejabat yang dilantik, yakni Sekretaris DPRD Tina Malinda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lukman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Febrizal Levi, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agus Nompitu. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Bambang Sumbogo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Thomas Edwin Ali Hutagalung, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Yudy Hermanto. Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nirlan, Kepala Biro Perekonomian Elvira Umihanni, Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abdoel Moeloek dr. Elitha Martharina, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syaiful Darmawan.

Gubernur berpesan para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berintegritas. Para pajabat harus menerima dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

"Pejabat yang dilantik merupakan orang-orang pilihan. Kemudian pejabat ini harus mendorong profesionalitasan staf mencapai visi-misi Rakyat Lampung Berjaya," katanya.

Dia menambahkan kendala-kendala yang ada di tempat tugas bisa diselesaikan secara profesional dan sebaik-baiknya. Kemudian program-program prioritas yang ada saling disinergikan.

"Seluruh OPD harus menjalankan program dan kebijakan secara optimal. Kenali medan tugas untuk membuat suatu keputusan," katanya.

Dia juga mengingatkan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Lampung agar menjauhi tindakan dan upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar