#PELAYANAN#BERITALAMPUNG

Pejabat Penghubung Perlu Dioptimalkan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

( kata)
Pejabat Penghubung Perlu Dioptimalkan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S. Suharmawijaya saat Workshop Focal Point (Narahubung) di Hotel Novotel, Rabu, 2 Juni 2021.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Peran pejabat penghubung (focal point) perlu dioptimalkan dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat. Hal tersebut guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S. Suharmawijaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ombudsman berharap agar Tim Pengawas Internal dan Pengelola Pengaduan Internal di Instansi Daerah, dapat melakukan inovasi atas adanya pengaduan dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan peran pejabat penghubung (focal point) dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat. 

“Pengaduan Masyarakat jangan dijadikan sebagai sebuah kekurangan dan ketakutan oleh Instansi, namun dijadikan sebagai upaya memperbaiki kekurangan standar pelayanan, serta upaya Pemerintah untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi masyarakat untuk pelayanan yang berkualitas,” kata Dadan saat Workshop Focal Point (Narahubung) di Hotel Novotel, Rabu, 2 Juni 2021.

Kemudian ia  juga memberikan penguatan Kelembagaan terkait Peran Ombudsman di tengah masyarakat dan Pemerintah, serta tren pengaduan masyarakat dan pelayanan publik saat ini. Harapan dengan adanya pengelolaan pengaduan yang baik, nantinya masyarakat bisa merasakan pelayanan yang optimal sesuai dengan perkembangan zaman.

"Sehingga pemerintah juga akan terus mengembangkan sistem pelayanan yang semakin baik dari tahun ke tahun, bagaimana pemerintah bisa mengetahui perkembangan tersebut? Salah satunya dari adanya pengaduan masyarakat," ujarnya. 

Dalam workshop ini juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh seluruh Inspektorat se-Provinsi Lampung dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Melalui workshop dan penandatanganan komitmen ini menjadi stimulus untuk pengawas internal (Inspektorat) dan pengawas eksternal (Ombudsman RI) bersinergi menjadikan pelayanan publik di seluruh Provinsi Lampung menjadi berkualitas. Salah satu indikatornya yaitu pengaduan pelayanan publik oleh pengguna layanan dikelola dengan cepat, transparan, dan akuntabel, serta tuntas.


"Sebagaimana amanah UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan Perpres 76/2013 seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola pengaduan. Kami ingin mengoptimalisasikan peran Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan terlibat aktif juga melakukan pengawasan pelayanan publik," katanya.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar