#Myanmar#Kudeta

Pejabat Partai Suu Kyi Tewas dalam Tahanan Militer Myanmar

( kata)
Pejabat Partai Suu Kyi Tewas dalam Tahanan Militer Myanmar
Demonstran membawa poster wajah Aung San Suu Kyi dalam demonstrasi di Yangon pada Minggu, 7 Maret 2021. (STR/AFP)


Yangon (Lampost.co) -- Seorang pejabat dari partai milik pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi meninggal di tahanan militer usai dirinya ditangkap dalam operasi pasukan keamanan di Yangon. Jenazah U Khin Maung Latt telah diserahkan ke keluarganya pada Minggu, 7 Maret, di tengah laporan dirinya meninggal usai pingsan.

Beberapa foto memperlihatkan pakaian dengan noda darah di sekitar bagian kepala U Khin Maung, pria 58 tahun.

Dikutip dari laman BBC, sejumlah aktivis mengatakan korban dipukuli polisi dan prajurit Myanmar selama berada di tahanan.

Aksi protes terus terjadi di Myanmar meski pasukan keamanan menggunakan aksi kekerasan terhadap demonstran. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut lebih dari 50 demostran tewas sejak militer Myanmar menahan Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari lalu.

Dari 50 lebih kematian, salah satunya adalah perempuan 19 tahun bernama Kyal Sin. Militer Myanmar mengatakan ia tidak dibunuh polisi karena luka tembakannya ada di bagian tubuh belakang.

Namun beberapa foto dari lokasi unjuk rasa memperlihatkan Kyal Sin memang membelakangi polisi. Sementara itu, militer Myanmar telah meminta India untuk memulangkan sejumlah polisi yang telah melarikan diri.

Otoritas India sebelumnya mengonfirmasi bahwa sejumlah polisi Myanmar beserta keluarga mereka masing-masing telah menyeberangi perbatasan dalam beberapa hari terakhir.

Dalam sebuah surat, militer Myanmar atau Tatmadaw meminta India memulangkan para polisi "demi mempertahankan hubungan persahabatan" antar kedua negara.

Wakil Komisaris Maria CT Zuali, pejabat senior India di distrik Champhai, Mizoram, mengaku telah menerima surat dari otoritas Myanmar yang berisi permohonan memulangkan sejumlah polisi.

Zuali belum membalas surat tersebut, dan masih menanti instruksi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri India.

Winarko







Berita Terkait



Komentar