#lhkpn#mesuji

Pejabat Mesuji Wajib Laporkan LHKPN

( kata)
Pejabat Mesuji Wajib Laporkan LHKPN
BKPSDM Mesuji memberikan pendampingan pengisian LHKPN secara elektronik bagi wajib lapor tahun 2021 beberapa waktu lalu. (Dok BKPSDM Mesuji)


Mesuji (Lampost.co) -- Kabupaten Mesuji membatasi pejabatnya wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mesuji, Dwi Supratikno, mengatakan pembatasan itu sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2021 tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkup Pemkab Mesuji. 

"Mesuji sudah 100 persen dibatasi. Yang wajib, lapor LHKPN itu hanya batas pejabat eselon II dan III A. Jadi, untuk tingkat kepala sekolah SD dan SMP tidak wajib melaporkan kekayaan mereka ," jelas Dwi di kantornya, Selasa, 29 Maret 2022. 

Dia melanjutkan BKPSDM Mesuji sudah melakukan kegiatan pendampingan pengisian dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dari 23 sampai 24 Februari 2022.

"Ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keseragaman tentang tata cara pengisian LHKPN pada aplikasi e-LHKPN. Selain itu, agar penyelenggara negara berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan atau pensiun kepada KPK dengan mengisi LHKPN. Hal tersebut sejalan dengan amanat Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah," imbuhnya. 

Saat ini, pelaporan LHKPN Mesuji sudah 100 % per tanggal 25 Maret 2022. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar