#pemkab#pns#birokrasi

Pejabat Eselon IV Pemkab Lamsel bakal Dialihkan ke Fungsional

( kata)
Pejabat Eselon IV Pemkab Lamsel bakal Dialihkan ke Fungsional
Lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dok Lampost


Kalianda (Lampost.co) -- Pejabat eselon IV atau pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Pasalnya, usulan tersebut sudah diajukan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lamsel ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penyesuaian jabatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB No17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Plt Kepala Bagian Organisasi Setkab Lamsel, Tirta Saputra menyatakan, pejabat eselon IV yang diusulkan meliputi jabatan kepala seksi (Kasi), kepala sub bidang (Kasubid), dan kepala sub bagian (Kasubag).

"Mereka adalah yang berdinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lingkungan sekretariat," ujarnya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Baca: Pemkab Lamsel Usulkan Penyederhanaan Struktur Organisasi ke Kemendagri

 

Kendati demikian, tidak seluruh pejabat eselon IV masuk dalam penyedehanaan tersebut. Sebab, kata dia, untuk penjabat eselon IV yang berdinas di lingkungan rumah sakit, kelurahan, kecamatan, dan unit pelaksana teknis (UPT) masih tetap dipertahankan.

"Sederhananya, yang diusulkan itu mereka yang disederhanakan sehingga secara otomatis menjadi pejabat fungsional. Tetapi, ada juga yang tetap dipertahankan atau yang dikecualikan. Kini kami uga masih menunggu hasil rekomendasinya karena usulan ini telah kita layangkan pada 22 Juni 2021 lalu," kata Tirta.

Ia menjelaskan, unit jabatan yang tetap dipertahankan adalah mereka yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup kewenangan otorisasi bersifat atributif, satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, dan satuan kerja pelaksana teknis mandiri.

"Nah, kalau pengecualian ini diatur juga dalam Pasal 10 Permenpan-RB 25/2021," jelasnya.

Dia menyatakan, sisi positif penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintahan itu antara lain karier yang tidak akan terhambat, bisa diangkat dalam jabatan administrator dan bisa mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Selain itu, kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih profesional karena sesuai keahlian dan pengalihan dalam jabatan fungsional dilaksanakan tanpa seleksi.

"Kepangkatan mereka juga bisa naik dalam dua tahun sekali, serta dapat pensiun sampai usia 60 tahun," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan Permenpan-RB No. 17/2021, penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021.

"Pada Pasal 34 diterakan, pengajuan usulan penyetaraan jabatan paling lambat pada 30 Juni. Untuk instansi pemerintah yang telah melakukan usulan selanjutnya dilakukan validasi. Penerbitan rekomendasi persetujuan menteri serta pengangkatan dan pelantikan paling lambat 31 Desember 2021," tambahnya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar