#lhkpn#laporanharta#beritalampung

Pejabat Diimbau Segera Laporkan LHKPN

( kata)
Pejabat Diimbau Segera Laporkan LHKPN
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara (PN) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan periodik, yaitu 31 Maret 2020.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau kepada jajaranya untuk mengikuti aturan tersebut.

Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pihaknya telah membuat surat edaran supaya segera menyampaikan LHKPN. Ia mengatakan apabila sekarang masih sedikit yang menyampaikan LHKPN maka bukanlah pelanggaran karena masih diberi waktu sampai tanggal 31 Maret 2020.

"Kita mengingatkan kepada jajaran pejabat untuk segera melaporkan, terutama laporan pajak pribadi tahunan. Rabu ini recara simbolis Pak Gubernur akan menyerahkan laporan tahunan lainnya diikuti pejabat lainnya," kata Fahrizal diruang kerjanya, Selasa 25 Februari 2020.

Kemudian ia menceritakan bahwa pejabat yang wajib menyerahkan laporannya yakni Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tingga Madya, Bendahara dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Ia juga sudah berdiskusi bersama Inspektorat untuk mendorong pejabat esselon III agar melaporkan juga LHKPNnya. Ia juga berharap bahwa para pejabat yang ada secara aktif menyampaikan LHKPN tersebut.

"LHKPN itu wajib, bila tidak maka melanggar sumpah dan janji. Karena ketika dilantik maka pejabat tersebut maka siap menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LHKPN inikan wajib dan diatur dalam undang-undang KPK," katanya.

Ia mengatakan bahwa di Provinsi Lampung pada tahun 2019 kemarin semuanya patuh melaporkan semua dan belum ada ditemukan cast atau masalah ketidak patuhan tersebut. Ia juga mengatakan apabila ada yang tidak melaporkan maka ada sanksi sesuai ketentuan yang ada.

"Sanksinya nanti kita liat, apakah pertama-tama teguran tertulis atau apa. Sejauh ini di Provinsi Lampung semua patuh," katanya.

Sebelumnya KPK menginstruksikan bagi wajib pejabat untuk melaporkan LHKPN Periodik dengan tahun pelaporan 2019 secara Online mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. Bagi Wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama Yang bersangkutan (PN), Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan diatas meterai Rp6.000) agar mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen pada tahun pelaporan saat ini. Surat Kuasa harap segera dikirim maksimal 14 Hari setelah submit LHKPN.

Kemudian bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi maka dapat melakukan download Tanda Terima LHKPN melalui email dan aplikasi elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat lhkpn, kolom aksi dan tombol download tanda terima. Selanjutnya bagi wajib LHKPN yang belum memiliki akun e-Filing LHKPN, mohon dapat mengisi Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing (dapat didownload pada menu Unduh) kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotokopi KTP kepada Admin LHKPN di Instansi atau dapat diserahkan langsung kepada KPK.

Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas bekaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar