#keterbukaaninformasi#tubaba

Pejabat di Tubaba Boleh di Wawancarai Langsung 

( kata)
Pejabat di Tubaba Boleh di Wawancarai Langsung 
Pj Bupati Tubaba Zaidirina. (Foto: Lampost.co)


PANARAGAN (Lampost.co)--Penjabat Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Zaidirina Wardoyo mengaku tidak ada larangan bagi pejabat di pemkab setempat untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada wartawan secara langsung. 

Dia memperbolehkan semua  kepala OPD untuk menerima wawancara tertulis yang diajukan wartawan melalui formulir pertanyaan yang disiapkan dan dibalas sesuai batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut menanggapi munculnya penolakan sejumlah kepala OPD terhadap  wartawan di kabupaten setempat untuk di wawancarai wartawan secara langsung seiring diberlakukannya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) di pemkab setempat.

"Jadi gini, kalau ada petanyaan wartawan yang tidak bisa dijawab disaat wawancara secara langsung, ini bisa dijawab kepala OPD secara tertulis. Jangan salah tafsir wartawan tidak diperbolehkan wawancara secara langsung dan harus mengajukan pertanyaan tertulis berkop redaksi. Masalah ini yang muncul dipemberitaan saat ini saya minta kominfo meluruskan masalah ini,"ujar Zaidirini, Rabu, 29 Juni 2022.

Dia menjelaskan wawancara secara tertulis tersebut  dilakukan jika pertanyaan dari wartawan yang berkaitan dengan kegiatan secara gelobal terhadap penggunaan APBD yang menyangkut angka-angka.

"Contohnya gini, ada pertanyaan kepada saya terkait kegiatan APBD 2020 dan 2021. Nah, disaat ditanya wartawan saya lupa, biar gak salah wartawan menggunakan pertanyaan tetulis dan disampaikan ke pejabat terkait. Tapi, ada juga hal yang tidak bisa dipublikasikan jika pertanyaan menyangkut dokumen kerahasiaan negara," kata dia.

Terkait dengan kegiatan reguler pemkab, kata dia,  pemkab memberikan kebebasan kepada wartawan untuk meliput kegiatan yang digelar bahkan bisa melakukan wawancara secara langsung kepada bupati dan sekretaris kabupaten atau kadis Kominfo.

 "Pokoknya tak ada tugas-tugas jurnalistik di Tubaba ini yang dibelengu. Wartawan itu mitra kerja pemerintah jadi jangan salah tafsir. Selagi menyangkut publikasi keberhasilan pembangunan, yes Ok dan juga saya tidak melarang jika ada wartawan yang menyampaikan berita  kritikan yang sifatnya untuk kebaikan," jelas Pj Bupati. 

Kadis Kominfo Tubaba Eri Budi Santoso menambahkan mengenai Pedoman Pelaksanaan PPID  sudah ada SK Bupati yang mengatur tata cara permintaan dan penyampaian informasi publik. Di dalamnya juga tertuang informasi apa saja yang bisa dikecualikan atau tidak bisa serta-merta diberikan kepada publik.

"Permintaan akan informasi publik harus didasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku, baik itu Undang-undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik. Dari keduanya kemudian diturunkan dan tertuang dalam SK Bupati yang mengatur SOP pelayanan informasi publik di Kabupaten Tubaba," jelasnya.

Selanjutnya, Dinas Kominfo sebagai PPID Utama dibantu seluruh OPD sebagai PPID Pembantu, akan berkoordinasi sehingga setiap informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat disampaikan secara baik dan benar.

"Ke depan, kami akan mengadakan sosialisasi menyeluruh mengenai tata cara permintaan dan penyampaian informasi publik, baik itu kepada OPD maupun seluruh stakeholder terkait. Namun demikian, informasi yang bersifat umum dan normatif yang tidak termasuk dalam pengecualian sesuai peraturan yang ada, tentunya dapat disampaikan langsung secara lisan oleh masing-masing OPD tanpa perlu mengikuti prosedur PPID," jelasnya.

Sri Agustina






Berita Terkait



Komentar