zonasiperda

Pegiat Lingkungan Tolak Revisi Perda Zonasi

( kata)
Pegiat Lingkungan Tolak Revisi Perda Zonasi
FOTO: DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama penggiat lingkungan di Bumi Ruwai Jurai untuk membahas mengenai Rencana Revisi Peraturan Daerah RZWP3K di Ruang Rapat DPRD Provinsi Lampung, Senin, 14 September 2020.Lampost/Triyadi

Bandar Lampung (Lampost.co) --  Penggiat lingkungan di Provisi Lampung secara tegas menolak adanya Rencana Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (RZWP3K). Bahkan adanya revisi tersebut dinilai banyak kepentingan yang merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan ketika DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama penggiat lingkungan di Bumi Ruwai Jurai untuk membahas mengenai Rencana Revisi Peraturan Daerah RZWP3K di Ruang Rapat DPRD Provinsi Lampung, Senin, 14 September 2020.

Direktur Walhi Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan bahwa sampai saat ini belum diketahuinya apa yang menjadi urgensinya melakukan revisi. Apalagi perda tersebut baru seumur jagung, bahkan belum dijalankan dengan maksimal baik itu program terkait zona pariwisata, perikanan tangkap, budidaya maupun kawasan konservasi baik itu kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. 

"Sedangkan perda tersebut secara substansial sudah cukup mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir, dan tinggal disesuaikan dan diseimbangkan dengan implementasinya," katanya.

Ia mengatakan sejak juli lalu WALHI meminta rancangan revisi perda ini kepada Sekretariat DPRD Lampung, tapi sampai saat ini tidak pernah ada, bahkan 5 menit sebelum acara dimulai barulah diberikan bahan. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan mengapa ada revisi perda ini. Seharusnya Gubernur Lampung mengevaluasi terlebih dahulu perda ini dan melakukan kajian mengenai implementasi perda.

"Posisi WALHI saat ini meminta untuk segera dibatalkan perda ini karena cacat administrasi, semakin memperparah masyarakat dan lingkungan hidup di pesisir, kita juga meminta pemprov melakukan penegakan hukum dan evaluasi implementasi perda ini," katanya.

Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Bayu Witara mengatakan perda yang ada saat ini sudah mengakomodir kepentingan nelayan, maka dari itu mengapa tiba-tiba mau direvisi. "Logika kami apa yang mau direvisi kalau kita juga belum tau alasannya kenapa direvisi. Jalankan dulu perda ini secara maksimal baru berbicara revisi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan," katanya.

Direktur Mitra Bentala Provinsi Lampung, Mashabi mengatakan bahwa perda ini baru 2 tahun dan belum maksimal implementasinya. Perda ini sudah cukup mengakomodir masyarakat. "Belum efektif penerapannya kok malah direvisi, kita juga gak tau apa yang perlu direvisi. Jangan sampai adanya revisi ini menjadi permasalahan dikemudian hari," katanya.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan bahwa pihaknya curiga dengan adanya rencana revisi perda ini. Ia mempertanyakan adanya revisi ini untuk mengakomodir kepentingan siapa. Kecuali memang ada hal-hal yang urgensi terkait konservasi alam yang mendesak. "Secara tegas kami menolak membicarakan perda ini lebih lanjut. DPRD itu dewan perwakilan rakyat jadi jangan menjadi dewan perwakilan kementerian, kepala daerah atau koorporasi," katanya.

Pegiat Lingkungan Tolak Rivisi Perda RZWP3K

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar