#Teknologi#Komunikasi#Kebijakan-IMEI

Pedagang Ponsel Protes Penerapan Regulasi IMEI

( kata)
Pedagang Ponsel Protes Penerapan Regulasi IMEI
Suasana gerai ponsel di ITC Roxy Mas. Foto: MI/ Rommy Pujianto.

Jakarta (Lampost.co) -- Regulasi tata kelola IMEI terhadap telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet di seluruh Indonesia akan diberlakukan pada 18 April 2020. Semua perangkat telekomunikasi elektronik terkait yang diaktifkan setelah 18 April 2020 harus memiliki IMEI untuk bisa digunakan.

Direktur Pengawasan Barang Beredar Kemendag, Ojak Simon Manurung mengimbau para pedagang tidak lagi menjual belikan perangkat yang tidak legal atau berasal dari Black Market (BM), sebab akan merugikan mereka sendiri setelah regulasi IMEI berlaku.

“Jadi para pedagang itu tentu dia harus bisa mengambil barang-barangnya dari sumber yang resmi. Jadi ini bukan ada larangan, bukan ada pembatasan, tapi tentu kan membeli atau memperdagangkan barang-barang itu dari sumber yang resmi yang memenuhi ketentuan,” kata Ojak usai sosialisasi penerapan regulasi tata kelola IMEI di ITC Roxy Mas Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

Sementara Kasi Standar Kualitas Layanan Kemenkominfo, Dimas Yanuarsyah mengatakan, semua pedagang yang perangkat telekomunikasi elektronik dagangannya tidak diaktifkan sebelum 18 April 2020 akan menanggung resiko kerugian tanpa ada kompensasi dari pemerintah.

“Tidak ada konpensasi untuk pedagang yang tidak mendaftarkan HP nya sebelum tanggal 18 April 2022,” kata Dimas.

Sementara pedagang telepon seluler di ITC Roxy Mas Jakarta menyatakan keberatan atas peraturan pemerintah tersebut, mereka menilai regulasi tersebut terlalu cepat untuk diterapkan dan belum mampu menjawab persoalan-persoalan mereka, apalagi isinya dinilai sangat merugikan pedagang kecil.

“Kalau ini diterapkan sangat merugikan sekali bagi kami pengusaha-pengusaha kecil dan sama saja pemerintah itu mencelakai kami sebagai masyarakat kecil dan pedagang kecil. Jadi harapan kami pemerintah jangan menerapkan sistem kalau sistem ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan kami di bawah,” kata Syarif pemilik salah satu toko seluler di ITC Roxy Mas.

Menurut Syarif persoalan jual-beli telepon seluler yang tidak terdaftar atau berasal dari Black Market bukan hal yang baru, itu persoalan lama sehingga tidak bisa diatasi dengan regulasi yang realisasinya terlalu cecpat.

“Harapan saya pada pimpinan kementerian tolong di analisa dulu, dilihat dulu persoalan di lapangan atau di toko-toko kecil baru menerapkan sistem ini,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan pedagang telepon selular lain di ITC Roxy, Nyongki Kedoh. Menurut dia pemerintah tidak mempertimbangkan secara matang kemungkinan-kemungkinan besar yang bisa terjadi saat regulasi tersebut berlaku, seperti akan banyak barang-barang BM yang tertahan di ratusan toko di ITC Roxy dan lebih banyak lagi di mal lain serta toko ponsel di luar itu.

“Ada kesalahan pemerintah sendiri yang mengakibatkan bagaimana barang-barang BM dari luar negeri bisa masuk kesini. Kita bicara pencanangan itu di tahun 2020 ini, sementara pemerintah sendiri kurang memandang ke belakang ketika bagaimana dari awal barang-barang BM itu bisa masuk ke Indonesia,” kata Nyongki.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar